Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus menyelidik kasus suap Bupati Mandailing Natal (Madina) Hidayat Batubara. Hidayat pun mulai "bernyanyi" dan menyebut nama-nama kepala daerah lain yang menerima dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) di Sumatera Utara tahun 2013. Sumber MedanBagus.Com yang layak dipercaya dari gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta menyebut, KPK mendalami pola permainan Bupati Hidayat yang menerima dana BDB Sumut tahun 2013.
Dari pemeriksaan tersebut, diketahui Hidayat Batubara tak rela hanya dirinya sendiri yang tersangkut kasus ini.
"Kenapa harus saya seorang yang diperiksa. Bupati lain penerima dana DBD di Sumut banyak. Bahkan ada yang menyetor 7 sampai 8 persen untuk mendapatkannya," katanya mengutip pernyataan Hidayat.
Sumber tersebut melanjutkan, setidaknya ada dua nama KDH di Sumut yang saat ini menjadi target penyidik KPK. Itu sebabnya, sejumlah penyidik KPK masih berada di Sumut.
"Saat ini ada 30 penyidik KPK di Medan. Mereka ngantor di gedung Kejatisu," tambah sumber tadi.
Sebelumnya, juru bicara KPK, Johan Budi bilang, meskipun dana BDB berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, namun KPK belum mengaitkan kasus yang melibatkan Bupati Madina tersebut ke pejabat di Pemprovsu.
"Hingga saat ini belum ada kaitan ke sana," ujar Johan Budi.
Seperti diketahui, KPK menetapkan Hidayat Batubara sebagai tersangka penerima suap dana BDB senilai Rp 1 Milyar. Selain Hidayat, label tersangka juga disematkan KPK kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Madina, Khairul Anwar dan kontraktor swasta yang juga Sekretaris Gapensi Sumut, Surung Panjaitan. [ded]
KOMENTAR ANDA