Lembaga Peduli Rakyat Sumatera Utara (LPRSU) mengimbau Rahudman Harahap, sebagai Walikota Medan Non aktif harus legowo dan menerima kenyataan penonaktifan dirinya. Begitu juga Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) juga harus faham dan menghargai SK Mendagri seputar penonaktifan Rahudman Harahap.''Tak bisa dipungkiri, masih banyak SKPD dan Kadis yang pro ke Rahudman Harahap. Tapi semua itu gara-gara ulah Rahudman yang mengajak sejumlah SKPD untuk turun ke lapangan. Misalnya pemberian bantuan kemarin setiap rumahtangga diberikan Rp2,5 juta. Masyarakat juga bilang 'trimakasih pak wali, trimakasih pak wali'. Ini sebenarnya ada apa?'' kata Ketua LPRSU, H Simamora, DR bernada heran.
Dihubungi MedanBagus.Com beberapa saat lalu, Senin (20/5/2013) dia menegaskan agar Rahudman dan kroninya bisa menghargai SK Mendagri. Selain itu, agar Plt Walikota Medan, Dzulmi Eldin dapat bekerja leluasa untuk pembangunan Kota Medan. ''Apalagi dalam waktu dekat Medan bakal meraih Adipura Kencana,'' kata Simamora.
Dia juga mengimbau agar Rahudman tidak memprovokasi SKPD dan pejabat untuk ikut-ikutan menolak SK Mendagri itu.
''Karena dengan dinonaktifkannya Rahudman sebagai Walikota Medan, maka secara otomatis yang naik menjadi Plt Walikota adalah wakilnya Dzulmi Eldin,'' terangnya. [ans]
KOMENTAR ANDA