Pengamat ekonomi Sumatera Utara Vincet Wijaya menilai, pemerintah gagal dalam mengawal penyaluran BBM bersubsidi kepada masyarakat. Faktanya, banyak BBM bersubsidi dimanfaatkan oknum tertentu untuk mensuplai kebutuhan pabrik, yang akhirnya merugikan negara milliaran rupiah.
Tidak hanya itu para pemangku kebijakan masih disibukkan soal penerapan BBM bersubsidi serta pembatasan penggunaannya. Ditambah lagi wacana pengadaan sistem monitoring BBM bersubsidi, menyebabkan program ini tidak tepat sasaran.
"Pemerintah melalui PT.Pertamina sibuk dengan wacana, yang berjalan saat ini saja belum terawasi dengan baik, bagaimana lagi dengan sistem baru ini?" jelasnya kepada MedanBagus.Com, Minggu (19/5/2013).
Menurut Vincet, pembatasan pembelian BBM bersubsidi maksimal Rp.100.000 per mobil, kurang efektif dalam menekan angka kebutuhan di tahun ini. Disamping itu langkah tersebut membutuhkan biaya sangat mahal seperti pengadaan teknologi maupun pengawasannya.
"Pembatasan pembelian ini kurang efektif dan membutuhkan biaya besar. Jadi lebih baik dinaikkan saja, buat apa nanggung cara berfikirnya?" tegas dia. [hta]
KOMENTAR ANDA