Gawat, Mahasiswa tak Mau Pulang Sebelum Ketemu M Nuh

Hingga kini, Aliansi Mahasiswa Bersatu (Massa) masih menduduki kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Mereka terus bertahan dengan mendirikan posko sejak empat hari lalu. Tujuannya jelas, mengajak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M Nuh, untuk berdebat terkait berbagai persoalan pendidikan di Indonesia.

"Kami bertahan sampai M Nuh menjawab tuntutan kami terkait mengapa pendidikan sampai hari ini blum gratis. Dan hari ini Kemendikbud memberlakukan biaya kuliah baru di perguruang tinggi negeri paska disahkannya UU Perguruan Tinggi saat ini yang sedang menimbulkan kontroversi yang luas di beberapa PTN di Indonesia," kata Humas Massa, Lamen Hendra Saputra, beberapa saat lalu Minggu, (19/5/2013).

Massa, kata Lamen sebagaimana disiarkan Rakyat Merdeka Online, sangat menyayangkan Surat Edaran Dirjen Dikti tentang Penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa baru S1 Reguler yang dimulai tahun akademik 2013/2014. Dengan surat ini, maka seluruh PTN diharuskan menghitung ulang seluruh komponen kebutuhan biaya pendidikan di setiap jurusan, fakultas dan universitas.

Setelah memperoleh jumlah biaya penyelenggaraan pendidikan itu, PTN-PTN itu akan menetapkan besaran UKT bagi masing-masing PTN.  

Meskipun besaran UKT nanti masih akan memperoleh subsidi dalam bentuk Bantuan Operasional PTN (BOPTN), namun secara umum tetap akan menciptakan kenaikan biaya kuliah di PTN tersebut. Hal ini salah satunya terjadi di Universitas Brawijaya Malang. UKT untuk Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) terdapat kenaikan sebesar 61 persen.

"Dari fakta tersebut kami mempertanyakan kepada Bapak Menteri yang terhormat apa dasar dari kebijakan UKT ini? Apakah anggaran 20 persen APBN untuk pendidikan saat ini masih belum mencukupi untuk dapat meningkatkan partisipasi kuliah dari hanya 18 persendari 24 juta pemuda Indonesia usia kuliah?" ungkap Lamen, yang juga Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).

Kata Lamen, di tengah kondisi dunia pendidikan yang membutuhkan peningkatan partisipasi belajar di perguruan tinggi, justru PTN yang diselenggarakan oleh negara justru semakin membatasi cita-cita pemuda bangsa ini untuk berkembang. Dan PTN di Indonesia, yang memiliki sejarah dan tanggung jawab untuk terlibat dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, justru semakin sulit di akses oleh rakyat Indonesia yang mayoritas berada di bawah garis kemiskinan. [ans]