E-KTP Harusnya Jadi Dasar Penyusunan DPT

  Hingga kini proses penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap) masih belum selesai. Pemutakhiran Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu, juga belum rampung. Padahal Pemilu 2014 tinggal 10 bulan lagi.

Mirisnya, KPU kini menggunakan data pemilu terakhir sebagai acuan pemutakhiran daftar pemilih. Padahal, saat ini sudah ada data E-KTP yang bisa dijadikan acuan lebih tepat dalam menyusun DPT.

"E-KTP harusnya menjadi basis data penyusunan DPT. Saya yakin ini lebih solutif untuk mengatasi permasalahan DPT yang selalu terjadi tiap kali pemilu. Kesalahan Pemilu jangan terulang lagi. Ada pemilih fiktif, orang meninggal atau satu orang terdaftar ganda," ujar  Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon dalam siaran persnya, Sabtu (18/5/2013).

Ironisnya, lanjut dia, banyak yang tak bisa memilih karena tak memiliki undangan. Harusnya masalah ini adalah problem abad ke-20. Sedangkan di zaman maju teknologi seperti saat ini, kita masih mengalami kesemrawutan dalam mengurus DPT.

"E-KTP dapat digunakan dan lebih aman dalam penyusunan DPT. Proses pembuatan E-KTP ini relatif lebih teliti dan akurat. Proses perekaman data, sidik jari dan eyerish pada E-KTP dapat menjadi ukuran kebenaran data penduduk. Jadi sistem pendataannya jauh lebih rapi dibanding basis data DPT 2009 sementara," tegasnya.

Dikatakan Fadli, DPT 2009 terlalu banyak masalah. Sehingga, menggunakan data pemilu terakhir sebagai dasar penyusunan DPT,  bukan solusi dalam menyelesaikan masalah.

Dengan proses pembuatan E-KTP yang lebih ketat, masih lanjutnya, peluang adanya pemilih ganda dan fiktif pun relatif lebih kecil. Apalagi, putusan MK  membolehkan pemilih yang tak terdaftar di DPT untuk menggunakan hak pilih mereka hanya dengan membawa KTP dan KK. Jadi, pada akhirnya semua kembali kepada KTP sebagai dasar data pemilih.

"Penyusunan DPT ini harus benar-benar teliti. Potensi penyelewengan DPT oleh pihak yang memiliki akses data akan sangat besar. Selain menghindari penghilangan hak pilih warga negara, DPT yang akurat dapat menghindari kecurangan. Kualitas demokrasi harus lebih baik," tandasnya. [rmol/hta]