Aktivis antikorupsi di Sumatera Utara berharap agar Bupati Mandailing Natal (Madina), Hidayat Batubara untuk "bernyanyi" di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Gerakan Transparansi Anggaran Rakyat, Arief Tampubolon menilai, kesaksian Hidayat akan menjadi pintu masuk untuk menguak pat gulipat dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB), ke kabupaten/kota se- Sumatera Utara.
"Keterangan Bupati Madina, Hidayat Batubara bisa menyeret kepala daerah lainnya yang diduga melakukan korupsi dana BDB di Sumut," ujar Arief Tampubolon kepada MedanBagus.Com, Kamis (16/5/2013).
Arief meyakini, Bupati Madina akan "bernyanyi" kepada penyidik KPK soal terjadinya pemotongan dana BDB di sejumlah daerah di Sumut.
"Saya berharap Bupati Madina mau bernyanyi soal BDB ke penyidik KPK, soal adanya pemotongan 7 sampai 8 persen. Kita juga harap Hidayat meminta KPK memeriksa kepala daerah lainnya, khususnya yang mendapat BDB paling besar, seperti Asahan, Labura, Labusel, dan lainnya," jelas aktivis media ini.
Dari pengakuan Bupati Madina, Arief berharap KPK dapat berkerja secara maksimal menelusuri adanya dugaan korupsi dana BDB, dan memeriksa seluruh oknuk-oknum yang terkait dalam pemotongan fee 7 sampai 8 persen.
"Kemana saja aliran dana itu KPK harus mengusutnya. Siapa saja oknum yang terlibat dalam pemotongan fee harus diperiksa dan ditangkap," tegas Arief.
Penangkapan Bupati Madina secara penyidikan kasus bisa dikaitkan dengan pemeriksaan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho yang diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi daging impor sapi kementerian pertanian. Pemeriksaan Gatot bisa semakin mempermudah penyidik KPK untuk menelusuri dugaan korupsi APBD Sumut, khususnya tahun 2012- 2013 yang diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pilkada sumut.
"Sudah banyak laporan soal dugaan korupsi APBD Sumut, masuk ke KPK. Diantaranya, dugaan korupsi BDB, dana BOS, Bansos, Pengadaan Alkes, dan lainnya. Jadi kita minta KPK profesional menguak dugaan korupsi berjemaah di sumut ini," tandas Arief.
Dengan pengakuan Bupati Madina Hidayat Batubara, diharapkan Sumut bisa bersih dan lebih transparan mengelolah keuangan negara. "Ini yang kita harapkan, Sumut bisa bersih dan sejahtera," harap Arief mengakhiri. [ded]
KOMENTAR ANDA