Pemekaran daerah ditengarai sudah menjadi permainan elite pusat dengan elite di daerah untuk menipu masyarakat. Kementerian Dalam Negeri juga diduga ikut memuluskan permainan tersebut karena desain otonomi daerah hingga saat ini tak kunjung jelas."Bagi elite daerah, usul pemekaran daerah menjadi kerjaan baru. Sedangkan bagi elite Jakarta sebagai pekerjaan tambahan yang tentunya menjanjikan," kata pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, pada Dialog Kenegaraan "Pemekaran Daerah, Kebutuhan Masyarakat atau Kepentingan Elit?" di gedung DPD, Jakarta, Rabu (8/5/2013).
Contoh kasus dari permainan itu, dilanjutkan Margarito, terlihat dari usul pemekaran daerah Maluku Utara, tepatnya di Kabupaten Sofifi, Tidore. Dalam kasus itu, ada tiga anggota DPRD Tidore yang mengusulkan Sofifi sebagai kabupaten baru. Ternyata, kata Margarito, ketiganya memalsukan tanda tangan Walikota Tidore. Mereka juga membohongi masyarakat di sana agar mendukung usulan tersebut.
"Saat ini pihak kepolisian menetapkan ketiga anggota DPRD itu sebagai tersangka," ujarnya.
Usut punya usut ternyata pencetus pemekaran itu adalah salah satu pejabat daerah yang akan pensiun. Akhirnya, kata Margarito, usul pemekaran dicuatkan dan kalau berhasil digolkan maka pejabat daerah tadi mendapat pekerjaan baru setelah pensiun.
Dia juga setuju kalau pemekaran daerah disebut identik dengan belanja mobil dinas pejabat dan gedung baru. Pola hidup pejabat daerah itu pun berubah drastis.
"Bolak-balik ke Jakarta untuk berbagai urusan yang tidak jelas. Sementara nasib masyarakatnya sama sekali tak berubah," ungkap Margarito.
Dia pun menduga Kementerian Dalam Negeri ikut andil dalam persoalan itu. Tidak ada desain besar penataan daerah, padahal sudah dibahas pada 2006. Tapi sampai saat ini pihaknya belum mengetahui seperti apa desain tersebut.
"Kalau memang gagal, pemekaran daerah harus dihentikan. Pemerintah harus jujur. Kalau dilanjutkan harus jelas desainnya, bukan malah membuat seabrek-abrek UU tapi tak konsisten," demikian Margarito. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA