MBC. Perpolitikan dalam negeri belum bisa terlepas dari peran para mantan petinggi tentara. Manuver politik para bekas petinggi militer selalu jadi magnet pemberitaan nasional.
Masih segar ingatan kita akan langkah tujuh purnawirawan jenderal, di bawah komando Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan, yang menemui Presiden SBY di kantor presiden dan menyodorkan enam capres yang mereka anggap layak.
Kemudian, akhir bulan April lalu. Sebuah lembaga riset politik, Lembaga Klimatologi Politik, merilis hasil survei mereka mengenai capres militer. Dan, kesimpulannya, mayoritas publik atau sekitar 40,5 persen masih menghendaki Presiden RI 2014-2019 berlatar belakang TNI.
Sementara 21,4 persen publik menghendaki capres berlatarbelakang sipil dan 27,3 persen tidak lagi mempersoalkan sipil maupun militer. Sedangkan 10,8 persen menjawab tidak tahu. Survei ini digelar pada periode 20 - 30 Maret 2013, di 33 provinsi yang ada di seluruh Indonesia.
Reformasi hanya menghadang para anggota militer aktif untuk berpolitik. Tapi, tidak bagi para purnawirawan. Pemikiran dan nasihat politik mereka masih dianggap mumpuni oleh sebagian besar kalangan umum dan elite politik.
Bisa dipastikan, para tokoh yang akan berjuang di pentas politik nasional akan memboyong gerbong yang berisi para bekas petinggi tentara sebagai tim pemikir sampai mengurus hal-hal operasional yang paling detail.
Kombinasi sipil-militer atau militer-sipil adalah percampuran yang pas untuk memimpin Republik Indonesia.
"Mitos" itu masih diyakini oleh para politisi nasional. Konon, Partai Demokrat pun mendambakan komposisi sipil dan militer untuk calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada Pemilu 2014 mendatang. Pilihan itu sesuai dengan sikap Susilo Bambang Yudhoyono dalam menempatkan figur yang tepat untuk diusung pada pilpres mendatang.
Meski begitu, tokoh militer yang berambisi untuk bermain di pentas politik kerap pula menimbulkan kecurigaan bagi kelompok aktivis HAM dan kelaurga korban penghilangan paksa di penghujung Orde Baru. Faktanya, semua kasus pelanggaran HAM di mana para capres militer terlibat di dalamnya, tak pernah tuntas secara hukum. Bahkan, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (KMSRSK) sempat mengaitkan perdebatan panas RUU Kamnas dengan upaya pemenangan calon-calon militer dari kelompok tertentu.
Terlepas dari itu semua, Indonesia 2014 memang membutuhkan pemimpin yang tegas dan berani mengambil keputusan dengan segala risiko asal demi kepentingan bangsa dan negara.
Kepemimpinan yang kuat sekaligus inovatif dan berani mendobrak (strong-leaderpreneurship), kata pengamat politik dari Pol Tracking Institute, Hanta Yudha AR, sangat diperlukan dalam situasi kompleksitas persoalan bangsa yang belum beres dan meninggalkan banyak pekerjaan rumah. Walapun, pemimpin kuat tidak harus berasal dari kalangan militer.
Yang tidak bisa dibantah, para capres dari kalangan militer masih berpeluang untuk menang di Pilpres 2014. Dan tidak ada juga yang bisa membantah bahwa Indonesia pernah dipimpin oleh rezim militer selama 32 tahun lamanya. Saat ini pun, Presiden SBY yang sudah memimpin hampir 10 tahun, lahir dari rahim TNI.
Di samping itu, sebagaimana disiarkan Rakyat Merdeka Online, suasana batin masyarakat yang tercermin lewat survei politik masih menilai sosok pemimpin militer sebagai sosok yang tegas dalam memimpin dan bisa membuat beragam terobosan.
Berbicara tentang kekuatan tokoh nasional dari kalangan militer, ada beberapa nama yang paling banyak dibicarakan sebagai calon petarung di arena Pilpres 2014.
Pertama, Ketua Umum Partai Hanura, Jenderal (Purn) Wiranto. Lalu, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Letjen (Purn) Prabowo Subianto.
Ada pula Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Marsekal (Purn) Djoko Suyanto. Kemudian, Kepala Staf TNI AD Jenderal Pramono Edhie Wibowo yang memasuki masa pensiun.
Terakhir, mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini menjabat Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Letjen (Purn) Sutiyoso.[ans]
KOMENTAR ANDA