Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ramadhan Pohan mendesak pemerintah Indonesia segera membekukan hubungan diplomatik dengan Inggris jika tak segera menutup kantor OPM di Oxford. Menurut Ramadhan, sikap pemerintah Inggris yang meresmikan kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris awal Mei 2013 lalu sebagai pelecehan terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Pemerintah RI perlu tegas mendesak Inggris menutup kantor OPM itu. Jika Inggris ngeyel dan menolak, saya usul Pemerintah RI segera membekukan atau minimal menurunkan tingkat hubungan kedua negara. Kita ingat, beberapa tahun lalu Presiden RI membatalkan kunjungan ke Belanda dulu, sebagai preseden yang baik. Kita merasakan adanya perubahan sikap Pemerintah Belanda terhadap RMS sekarang ini," kata Ramadhan di Medan, Rabu (8/5/2013).
Ramadhan bilang, sejauh ini mereka sudah memperoleh penjelasan dari Pemerintah Inggris tentang alasan peresmian kantor OPM tersebut, yakni karena adanya pelanggaran HAM di Papua.
Namun menurutnya, alasan tersebut terlalu berlebihan, mengingat pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah internal. Bagi Ramadhan, alasan ini hanya alibi pemerintah Inggris untuk mempermainkan Indonesia.
"Memangnya dia sudah tidak memiliki masalah HAM apa, sehingga mencampuri urusan di negara orang? Apa Inggris lupa mereka melakukan pelanggaran HAM di Irlandia Utara," ujarnya geram.
Secara bilateral, tambah Ramadhan, tidak ada urusan RI dengan Inggris dalam soal Papua (dulu bernama Irian Barat-red). Sampai saat ini, Indonesia tidak menghadapi klaim apapun dari negara lain. Inggris menurutnya kebablasan.
"Kita meragukan agumentasi Dubes Inggris bahwa insiden peresmian kantor OPM bukan kebijakan pemerintahnya. Ini terlalu defensif, sumir, naif dan tidak dapat diterima (unacceptable). Acara itu dihadiri unsur negara: parlemen dan pemerintah. Walikota Oxford! Mau berkilah apa lagi?" kecam Ramadhan.
Sejauh ini, DPR RI belum memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia terkait kasus ini. Pertemuan dengan Menteri Luar Negeri, Senin pekan depan, akan menjadi dasar bagi mereka untuk memutuskan rekomendasi DPR kepada pemerintah.
"Kita tanya dulu sudah sejauh apa jalur diplomasi yang ditempuh, setelah itu baru kita buat rekomendasi," jelasnya. [ded]
-395820124.jpeg)
KOMENTAR ANDA