Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan sikapnya soal pembukaan kantor Free West Papua Campaign (FWPC) atau yang lebih dikenal dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris, Minggu (28/4), yang juga dihadiri oleh Walikota Oxford, Moh Niaz Abbasi, anggota Parlemen Inggris, Andrew Smith, dan mantan Walikota Oxford, Elise Benjamin.Melalui akun twitter @SBYudhoyono, Senin (6/5/2013) malam, Presiden SBY menegaskan, bahwa Indonesia telah menyatakan penolakan dan ketidaksenangan atas pembukaan "kantor" gerakan separatis Papua di Oxford, Inggris itu.
Menurut Presiden, Pemerintah Inggris menyatakan tetap mendukung NKRI. "Namun, kegiatan di Oxford itu akan mengganggu hubungannya (Inggris, red) dengan Indonesia," tulis SBY dikutip dari laman setkab.go.id.
Sementara itu Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty M. Natalegawa telah memanggil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Mark Canning, di Pejambon, Senin (6/5/) pagi, terkait pembukaan kantor Free West Papua di kota Oxford, Inggris itu. Langkah ini dilakukan menyusul penyampaian sikap Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Inggris pada Jumat (3/5) lalu.
Dalam pertemuan pagi ini, Marty kembali menyampaikan sikap tegas Indonesia yang tidak bisa menerima dan menentang pembukaan kantor tersebut.
Menlu menilai, pembukaan kantor tersebut juga bertentangan dengan kenyataan bahwa masyarakat internasional tidak lagi meragukan NKRI dengan Propinsi Papua di dalamnya.
Kendati demikian, Marty menyatakan kejadian di kota Oxford tersebut perlu disikapi secara wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan.
Ia menyebutkan, dewasa ini, tidak satu pun negara-negara di berbagai forum internasional yang mengungkit masalah Papua dalam konteks kedaulatan NKRI.
"Jadi posisi Indonesia semakin kuat," tukas Marty.
Memang, diakui Menlu, ada kelompok-kelompok yang menamakan dirinya Gerakan Pembebasan Papua Barat di luar negeri yang terus menerus menyuarakan pandangan-pandangan yang berlawanan dengan kecenderungan global.
Bahkan, Duta Besar Canning telah menyampaikan tanggapan Pemerintah Inggris yang menegaskan sikap tidak mendukung kemerdekaan Propinsi Papua dan Papua Barat. Selanjutnya disampaikan juga posisi Dewan Kota Oxford tidak mempengaruhi kebijakan politik Luar Negeri Inggris.
Menanggapi pertanyaan media mengenai adanya upaya-upaya sekelompok tertentu yang mencari perhatian dunia internasional atas isu Papua, Menlu Marty Natalegawa mengatakan tidak menutup kemungkinan akan adanya aksi-aksi serupa.
Yang jelas, tegas Menlu, Indonesia tidak akan mau didikte oleh aksi-aksi kelompok tersebut. Kebijakan pembangunan yang sudah berjalan baik di Papua tidak dapat dieksploitasi sekelompok orang yang menentang NKRI. [rob]
KOMENTAR ANDA