Puluhan pelajar yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Banyumas berunjuk rasa menuntut Muhammad Nuh mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Aksi diawali dengan "longmarch" dari depan Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah 1 Purwokerto di Jalan dr Angka, Purwokerto, menuju Pendopo Si Panji Kabupaten Banyumas, Kamis (2/5/2013).
Selain menuntut pengunduran diri Mohamad Nuh, dalam aksi yang digelar di depan gerbang Pendopo Si Panji, para pelajar menggelar orasi serta membawa berbagai poster di antaranya bertuliskan "Hapus Ujian Nasional dan Turunkan M Nuh", "Stop!! Pemberhalaan UN", dan "Jangan Cekik Kami dengan UN".
Saat berorasi, anggota Bidang Advokasi Pengurus Wilayah IPM Jawa Tengah, Deni Firman Suprayoga mengatakan bahwa UN yang dilaksanakan sejak tahun 1990-an banyak terjadi keburukan, salah satunya kebocoran soal yang dilakukan oleh guru agar siswanya lulus.
"Tahun ini merupakan pelaksanaan UN yang paling buruk, dimana BPK mengatakan khusus kisruh UN tahun 2013 ini menggunakan dana Rp644.246.827.000, dan percetakan PT Graha Indonesia Printing bertanggung jawab atas proyek sebesar Rp22,4 miliar ini," katanya.
Selain itu, kata dia, lambannya proses distribusi mengakibatkan 11 provinsi di Indonesia terhambat menjalani UN.
"Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyatakan ini seburuk-buruknya penyelenggaraan UN, dan Mendikbud M Nuh diminta tidak sekadar minta maaf, tetapi juga harus mundur dari jabatan. Praktisi pendidikan Chodidjah menuturkan UN sudah tidak lagi valid diterapkan," katanya.
Dari catatan keburukan UN tersebut Pimpinan Daerah (PD) IPM Banyumas mengambil sikap agar UN dihapus dari pendidikan Indonesia dan meminta untuk digantikan parameter baru sebagai upaya evaluasi pendidikan.
PD IPM Banyumas juga meminta secara tegas Muhammad Nuh menyopot jabatannya dan digantikan oleh menteri yang sesuai dengan bidangnya, yaitu pendidikan. Selain itu, PD IPM Banyumas menuntut adanya transparansi 20 persen APBN untuk pendidikan.[ant/hta]
KOMENTAR ANDA