MBC. Untuk mendesak pemekaran daerah, masyarakat diingatkan untuk tidak mau diperalat elit politik dan birokrasi daerah.
Karena fakta pemekaran selama ini tidak menunjukkan keuntungan dan perbaikan pelayanan publik dan pembangunan ekonomi lebih sejahtera bagi masyarakat daerah yang dimekarkan.
Ekonom dari Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, pemekaran daerah selama ini berhenti menjadi bajakan kepentingan politik elit politik dan birokrasi lokal, daerah baru.
"Jabatan politik dan birokrasi baru dan APBD baru kemudian menjadi 'bancakan' bagi elit politik dan birokrasi daerah itu, sedikit sekali bermanfaat langsung bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat setempat," jelasnya pagi ini Kamis, (2/5/2013).
Dahnil mengungkapkan itu terkait bentrokan warga Musi Rawas, Sumatera Selatan, Selasa kemarin dengan aparat Kepolisian. Bentrokan yang menewaskan empat orang ini karena masyarakat kecewa usulan pemekaran ditolak.
Karena itu, Dahnil mengingatkan, demonstrasi yang merenggut nyawa warga Musi Rawas yang menuntut pemekaran itu tidak boleh kembali terulang, termasuk di daerah lain.
"Masyarakat harus hati-hati dan jangan mau tertipu dengan syahwat pemekaran yang ditiupkan elit politisi dan birokrasi lokal. Karena sama sekali tidak memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat dalam jangka pendek maupun panjang," imbaunya sebagaimana disiarkan Rakyat Merdeka Online.[ans]
KOMENTAR ANDA