MBC. Biang kerok persoalan buruh di Indonesia sesungguhnya adalah pemerintah itu sendiri, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Buruh dan pengusaha dibiarkan seolah berhadap-hadapan, padahal sejatinya masalah utama justru ada di pemerintah.
Ekonom Dahnil Anzar Simanjuntak pagi ini Rabu, (1/5/2013) mengatakan ketidakmampuan pemerintah menekan ekonomi biaya tinggi seperti infrastruktur buruk dan pungutan liar (pungli) yang masih marak di kegiatan bisnis menjadi faktor utama sulitnya perusahaan berkembang dan memberikan upah yang lebih layak kepada buruh.
"Padahal apabila ekonomi biaya tinggi bisa ditekan upah tinggi tidak menjadi masalah bagi pengusaha," sambung pengajar Fakultas EKonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten ini.
Selain itu juga, sambung Dahnil sebagaimana disiarkan Rakyat Merdeka Online, ketidakmampuan pemerintah menjaga stabilitas harga dan jaminan ketersediaan layanan kesehatan dan pendidikan murah serta layak menyebabkan kesejahteraan buruh tak pernah datang.
Karena itu, yang dibutuhkan buruh bukan hari libur nasional pada saat hari buruh atau 1 Mei.
"Tetapi, kebijakan ekonomi yang berpihak terhadap kondusifitas ekonomi yang mampu menekan ekonomi biaya tinggi dan menuju kesejahteraan buruh," tegas Ketua PP Pemuda Muhammadiyah bidang Buruh, Tani dan Nelayan ini. [ans]
KOMENTAR ANDA