MBC. Bekas loyalis Anas Urbaningrum, Mamun Murod Al Barbasy terus menyoroti praktik nepotisme yang ada di Partai Demokrat, terutama dalam penentuan calon anggota legislatif.
Menurutnya, praktik nepotisme sebenarnya bisa dipahami selama masih mempertimbangkan asas proporsionalisme dan jauh dari kezaliman atau aniaya, sebagaimana disebutkan sosiolog besar Islam, Ibnu Khaldun.
"Tapi ketika nepotisme tidak lagi proporsional dan penuh kezaliman, tentu tidak bisa dibenarkan. Praktek nepotisme juga tidak bisa dibiarkan. Pembiaran atau ketakmampuan mengendalikan praktek nepotisme bisa berakibat fatal dengan keberlangsungan negara atau parpol," jelas Mamun (Rabu, 1/5/2013).
Pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, dalam sejarah Islam, bisa jadi contoh faktual pemerintahan yang nepotis. Akibat ketakmampuannya mengendalikan praktek nepotisme, Utsman tidak hanya meninggal secara sadis karena dibunuh, pemerintahannya juga keropos dan bobrok.
"Kalau ingin tetap eksis, harusnya PD belajar dari Utsman bin Affan," ujar bekas Sekretaris Departemen Agama DPP Partai Demokrat yang juga dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.
Tapi rupanya Partai Demokrat benar-benar tak mau jadikan pengalaman Sahabat Nabi Utsman sebagai pembelajaran. Bukti paling faktual, kata Mamun, tentu dalam penyusunan caleg yang jauh dari proporsional dan penuh kezaliman.
Dijelaskannya, banyak keluarga atau kroni 'Bani Cikeas' yang jauh dari layak menjadi caleg menempati 'nomor peci.' Sementara banyak kader partai yang selama ini telah bekerja keras besarkan partai ditempatkan di nomor urut yang jauh dari proporsional.
"Apa tindakan ini bukan kezaliman? Ingat lho, Innallaha laa yahdil qauma al-dhalimin (sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim)," beber Mamun sebagaimana disiarkan Rakyat Merdeka Online. [ans]
Peristiwa
KOMENTAR ANDA