MBC. Dengan ngotot pemerintah mau mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM). Rencana dan kebijakan ini pun semakin membuktikan bahwa pemerintah sangat loyal kepada kepentingan asing dan tunduk pada sistem kapitalisme, yang terbukti membawa krisis di Eropa dan Amerika.
Karena itu, terkait dengan kebijakan harga BBM dan juga Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei mendatang, Front Mahasiswa Bersatu (Massa) menilai pendidikan di Indonesia telah kehilangan esensi karena agenda liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi. Liberalisasi pendidikan ditunjukan dengan lepasnya tanggungjawab negara dalam menjamin dan memfasilitasi pendidikan bagi seluruh rakyat.
"Liberalisme telah mengubah pendidikan sebagai hak publik menjadi komoditi privat," kata Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, Lamen Hendra Saputra, beberapa saat lalu (Senin, 29/2/2013).
Menurut Lamen, liberalisasi pendidikan ini merupakan konsekuensi keikut-sertaan Indonesia dalam World Trade Organization (WTO), yang sejak tahun 1994 dengan diterbitkannya UU No 7/1994 tentang Pengesahan ''Agreement Establising the World Trade Organization.'' Liberalisasi pendidikan semakin jelas sejak ditandatangani kesepakatan General Agreement on Trade in Services mengenai liberalisasi perdangan 12 sektor jasa, diantaranya adalah Pendidikan dan kesehatan.
"Meluasnya RSBI dan kegagalan UN tahun 2013 ini merupakan bentuk bahwa pendidikan hanya dijadikan proyeksi untuk mencari keuntungan, tidak lagi memiliki tujuan untuk mencerdaskan anak bangsa sesuai UUD 1945," tegas Lamen sebagaimana disiarkan Rakyat Merdeka Online.
Dalam situasi krisis ini, kata Lamen, MASSA memandang pesta demokrasi pada 2014 hanya akan menjadi ajang konsolidasi kekuasaan untuk menyelamatkan kapitalisme dari kehancuran akibat krisis. Dan program-program yang kapitalistik menjadi agenda utama penguasa nantinya sehingga akan terus menerus menjerumuskan mayoritas rakyat pada kemiskinan dan penderitaan.
"Rakyat tidak boleh tinggal diam, rakyat harus membangun kekuatannya sendiri dengan pembangunan Front Perjuangan Nasional untuk merebut kembali kedaulatan bangsa," kata Lamen. [ans]
KOMENTAR ANDA