Jusuf Kalla: Tak Mungkin Dapat Sanksi, Saya Bukan Pengurus Golkar...

MBC. Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla merasa yakin tidak akan mendapat sanksi bila dirinya ikut konvensi capres Partai Demokrat.

''Ah, tidak mungkin dapat sanksi. Saya kan bukan pengurus Partai Golkar,'' kata bekas Wapres itu, kemarin.

Sekadar diketahui, kader Partai Golkar mengancam akan memberi sanksi jika JK ikut  konvensi capres Partai Demokrat dan PPP.

JK sapaan akrab Jusuf Kalla menegaskan dirinya belum ikut konvensi capres.

Berikut laporannya sebagaimana disiarkan Rakyat Merdeka Online dalam format tanya jawab berikut:

Bagaimana kalau tetap ada sanksi?

Sepengetahuan saya yang kena sanksi itu kalau dia pengurus. Saya kan bukan pengurus.

Apa Anda mau ikut konvensi capres?

Ah, belum. Sekarang belum terpikirkan, kan kerja saya di Palang Merah Indonesia masih banyak.

Apa ini  bentuk ketakutan Aburizal Bakrie kalau Anda maju dalam konvensi?

Tidak. Saya tidak melihat itu. Coba tanyakan pada kawan-kawan di Partai Golkar. Mana saya tahu mereka takut atau tidak.

Popularitas Aburizal masih kalah dengan Anda, apa ini penyebabnya?

Saya kira bukan itulah. Teman-teman di Golkar itu kan demokratis dan konsekuen. Saya rasa tidak begitu.

Bukankah Aburizal memperbolehkan Anda menjadi capres atau cawapres tapi dari parpol lain?

Ya, makanya tidak ada masalah kalau nanti saya ikut konvensi.

Berarti Anda tertarik?

Kalau konvensi yang disebut-sebut itu kan saya belum tahu aturannya seperti apa. Kalau aturannya fair, tentu bisa ikut.

Kenapa?

Kalau konvensi itu aturannya fair bagus dong dan siapa saja bisa ikut.

Kalau konvensinya hanya akal-akalan saja bagaimana?

Ya, itu yang saya bilang. Aturan konvensi itu harus fair dan bagus. Kalau tidak fair dan tidak terbuka, ya rugi ikut konvensi.

Apa sudah ada yang mengajak Anda masuk konvensi?

Tidak ada. Bagi saya konvensi itu sudah lewat. Konvensi itukan babak penyisihan, saya kan sudah mengalami itu. Tidak perlu lagi ikut penyisihan dalam konvensi itu. Langsung ke final saja, masa saya harus ikut penyisihan lagi.

Pemimpin seperti apa yang dibutuhkan Indonesia?

Pemimpin yang dibutuhkan pada zaman sekarang ini haruslah yang tegas, memahami masalah, bertanggung jawab, dan dekat dengan rakyat. Saya rasa dari jumlah penduduk kita yang banyak ini, banyak calon pemimpin  seperti itu.
   
Siapa saja itu?

Banyaklah. Tinggal dicari saja. Presiden itu kan hanya bisa menjabat selama dua periode, agar regenerasi kepemimpinan bisa terjadi. Masalah regenerasi kepemimpinan ini kan bukan pengkaderan. Kalau menteri bisa saja melalui pengkaderan tapi kalau presiden tentu tidak bisa.

Maka entah lewat konvensi atau lainnya tentu harus dipilih orang-orang yang memiliki kualitas dan kemampuan yang terbaik. Jangan anggap presiden itu tempat pengkaderan. Kalau itu dilakukan bahaya buat rakyat kita nantinya.

Maksudnya capres itu tidak harus dari kader partai?

Ya, itu tergantung partai masing-masing. Yang jelas memilih capres bukan untuk main-main, harus pilih yang terbaik untuk bangsa dan negara ini.

Seperti apa itu?

Orang yang baik, bersih, tegas, berani, berkualitas tinggi dan lainnya. Supaya partai yang memilihnya juga ikut baik. Dalam undang-undang kan memang partai yang bisa mengajukan, sehingga partai juga harus bener milih pemimpin bangsa dan negara ini.

Banyak kalangan menilai konvensi hanya jadi pencitraan parpol saja?

Partai sekarang ini hampir tidak ada bedanya. Tapi partai ingin tinggi sendiri. Kita buktikan saja nanti, biarkan mereka mengemukakan ide ide dalam mencari pemimpin mendatang, selama konvensi prosesnya terbuka dan fair, itu bagus.

Kalau ada anggapan konvensi adalah pencitraan saya rasa tidak apa, kan partai butuh itu juga. [ans]