Presiden SBY SBY dalam rentang 1 hingga 15 April 2013 telah menerima 7.534 pengaduan masyarakat. Pengaduan yang diterima itu dalam bentuk SMS dan surat. Sebanyak 1 surat diantaranya telah diteruskan ke Badan Pertanahan Nasional.Itu dikatakan Staf Khusus Presiden (SKP) bidang Komunikasi Sosial, Sardan Marbun, di Jakarta, Selasa (23/4/2013).
Marbun mengemukakan berbagai ragam masalah disampaikan kepada Presiden SBY dalam pengaduannya itu, mulai ongkos kereta dan bus yang murah, kelangkaan solar, pemberantasan narkoba, bahkan hingga penggunaan bendera GAM sebagai bendera Aceh.
"Masyarakat berharap agar pemerintah menyediakan angkutan umum, kereta api dan bus, yang murah, nyaman dan aman," ujar Marbun, yang juga pengelola SMS dan PO BOX 9949.
Presiden SBY menerima pengaduan keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi guru periode September - Desember 2012 yang masih saja terjadi di beberapa daerah, antara lain di Bondowoso, Aceh Utara, Tanjung Jabung Timur, Jayapura dan Kabupaten Jember.
Keterlambatan tersebut, kata Marbun, disebabkan anggaran 2012 terpakai untuk pembayaran kenaikan gaji guru. "Namun pihak Kemendikbud telah mendata seluruh guru yang mengalami keterlambatan pembayaran sertifikasi yang akan dibayarkan pada tahun 2013 ini," kata Sardan Marbun.
Menurut Sardan Marbun, pembayaran sertifikasi guru yang terlambat di berbagai daerah perlu mendapat perhatian dan pembenahan. Melalui peningkatan anggaran pendidikan, Marbun menilai seharusnya semua yang menyangkut pendidikan dapat diselesaikan secara baik. Masalah teknis yang menghambat, katanya, agar diselesaikan sehingga tidak berdampak negatif atas keterlambatan tunjangan sertifikasi guru.
Secara umum, menurut Sardan Marbun, surat pengaduan didominasi oleh banyaknya masyarakat yang memohon perlindungan hukum, terutama perkara yang telah menahun dan belum juga ada kejelasan statusnya.
SKP bidang Komunikasi Sosial, Sardan Marbun, menambahkan kepada Presiden SBY masyarakat berharap agar pemerintah menerapkan dan melaksanakan hukum yang tegas dalam pemberantasan korupsi dan narkoba serta menghukum berat para pelakunya.
"Masyarakat juga prihatin terhadap kelangkaan BBM terutama solar di kalimantan Selatan dan Jambi, dan berharap agar pemerintah melakukan pengawasan," jelas Sardan Marbun.
Bahkan, kata Sardan Marbun, Presiden SBY menerima SMS yang berisi harapan masyarakat agar KPK tetap dapat bekerja sama dan tidak terpengaruh atas adanya hasil keputusan Komite Etik KPK.
Masyarakat, menurut Sardan Marbun, prihatin atas penggunaan bendera GAM sebagai bendera daerah Aceh. Masyarakat, katanya, khawatir masalah ini akan mengakibatkan perpecahan di Aceh dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sementara penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Yogyakarta oleh oknum anggota Kopassus, menjadi keprihatinan masyarakat, dan mereka berharap adanya keterbukaan informasi hasil keputusan hukumnya.
Menurut Sardan Marbun, 31 Maret 2013, sejak Juni 2005 saat mulainya Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, Presiden SBY telah menerima 3.450.053 pesan pendek (SMS) dan 113.673 surat melalui PO BOX 9949 JKT 10000. [rob]
KOMENTAR ANDA