Presiden SBY dinilai inkonsisten. Di banyak kesempatan SBY mengemukakan teori dan idealisasi soal Demokrasi, namun pada faktanya mempraktikkan oligarki politik.''SBY pemimpin kacau, inkonsisten dan pengamal setia praktik oligarki dan dinasti politik,'' sindir Wakil Ketua Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Bidang Politik dan Jaringan, Ridwan Darmawan, sesaat lalu Minggu, (21/4/2013).
Pengangkatan Menko Perekonomian Hatta Rajasa sebagai pelaksana tugas menteri keuangan baru-baru ini jadi bukti SBY penganut setia praktik oligarki dan dinasti politik. Selain menjadi menteri ganda dengan pengangkatan tersebut, Hatta merupakan besan SBY.
Di Partai Demokrat, sebagaimana disiarkan Rakyat Merdeka Online, praktik oligarki dan dinasti politik yang dijalankan SBY malah sudah berlangsung lama. SBY menjadi ketua dewan pembina, ketua dewan kehormatan, majelis tinggi dan ketua umum. Edhie Baskoro Yudhoyono yang merupakan bungsunya, jadi sekjend. Terbaru, ada kabar SBY akan mengangkat salah satu adik ipar Ani Yudhoyono, Agus Hermanto, menjadi salah satu wakil ketua umum.
''Kacau, apa yang dipraktikkan SBY ini membuat makin tak menentunya arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia benar-benar mendekati status negara gagal," kata Ridwan.
Dia mencontohkan, Ujian Nasional yang seharusnya menjadi tolok ukur penyelenggaraan pendidikan sebagai alat mencerdaskan bangsa sesuai mandat Konstitusi, terlaksana dengan kacau balau. Payahnya, itu terjadi di tengah ingar bingar lauching dan tweet pertama SBY di jejaring sosial Twitter. Dan sialnya, tak ada pernyataan pertanggungjawaban yang kongkrit dari SBY akan kejadian itu.
''Sudah banyak contoh-contoh yang menegaskan sikap inkonsistensi SBY dalam kaitannya sebagai presiden dan kepala negara. Terakhir, pengambilalihan Partai Demokrat padahal dia mengintruksikan agar menteri-menteri asal partai fokus urusan negara,'' katanya mengingatkan.
''Kelakuan SBY ini merupakan tonjokan paling serius bagi kaum reformis yang sejak awal kemunculannya, salah satunya adalah menolak bentuk-bentuk nepotisme,'' tegas Ridwa. [ans]
KOMENTAR ANDA