MBC. Kekacauan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 di sejumlah tempat juga merupakan tanggungjawab presiden SBY.
"Isu percetakan ini bukan isu besar. Ini merupakan isu pendidikan. Sistem pendidikan merupakan tanggung jawab semua, bahkan Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono)," kata anggota Komisi X DPR Itet Tridjajati Sumarijanto dalam diskusi bertajuk "UN: Ujian (Setengah) Nasional" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (20/4/2013).
Menurut dia, carut-marut pelaksanaan UN 2013 imbas dari sistem pendidikan nasional yang tidak terimplementasi dengan baik. Parahnya, kekacauan terus terjadi berulangkali. Khusus untuk tahun 2013 adalah kekacauan yang terburuk sepanjang sejarah penyelenggaraan UN.
"Seharusnya SDM nya seperti apa? sistemnya seperti apa? Mungkin peraturan yang tumpang tindih, bahkan cenderung tidak konsisten. Kita harus mengevaluasi kembali ke masalah pokok. Apakah implementasinya sesuai dengan regulasi? Apakah ada kordinasi Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) dengan pemerintah?" sindirnya.
Kekacauan UN, kata Itet lagi sebagaimana dilansir Rakyat Merdeka Online, juga menandakan ketidaksiapan Mendikbud M Nuh dalam penyelenggaraan UN.
Itu dapat dilihat dengan tidak adanya langkah antisipasi dari Mendikbud guna menghindari adanya kekacauan distribusi percetakan sehingga UN tidak serentak.
"Pertanyaan mengenai percetakan, ada yang baru mencetak akhir Maret 2013 dan baru didistribusikan. Ini antisipasinya bagaimana, pada H-7 menteri baru turun melihat percetakan, padahal semua harus diantisipasi. Kalau hanya satu perecetakan saja yang bermasalah, karena sanggupnya 60 hari. Kenapa pemerintah memaksakan?" kata Politikus PDI Perjuangan ini. [ans]
KOMENTAR ANDA