MBC. Sistem pendidikan di negeri ini memang amburadul. Fakta teranyar pelaksaan Ujian Nasional (UN). Jika perlu pemerintah akan merombak sistem pendidikan ini ke arah yang lebih baik.
"Kita buka ide yang lebih baik untuk perbaiki pendidikan nasional, yang bisa saja mengadopsi dari negara maju," kata Wakil Presiden Boediono saat silaturahim dengan guru, murid, tokoh pendidikan se-Kalteng di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu (20/4/2013).
Menurut Wapres, UN 2013 kali ini dinilai berantakan. Keterlambatan pencetakan dan distribusi naskah soal UN 2013 menyebabkan 11 provinsi di bagian tengah Indonesia menunda pelaksanaan UN 2013.
Di sisi lain, 20 persen anggaran negara saban tahun didedikasikan ke sektor pendidikan sebagai amanat undang-undang. Ini adalah alokasi dana terbesar dalam penyusunan dan pemberlakuan APBN setiap tahun.
Dalam forum silaturahmi itu, tidak disinggung "pertanggungjawaban" Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pemimpin puncak di kementerian itu tentang keterlambatan pelaksanaan UN 2013 di tingkat SLTA dan sederajad.
Dikatakan Boediono, pendidikan memang memiliki arti penting bagi kemajuan generasi, sehingga perlu dirumuskan sistem yang pas.
Menurut dia, pelaksanaan ujian nasional bagi siswa didik sebenarnya sudah ada sejak 2.500 tahun yang lalu di dunia, dan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman.
Boediono setuju pendidikan memang harus ada penilaian untuk mengetahui sistem pendidikan yang dilakukan pemerintah berhasil atau tidak.
"Tentunya pendidikan harus ada penilaian untuk mengetahui berhasil atau tidak sistem yang dijalankan," kata dia.
Ditegaskan, pada saat-saat tertentu, pendidikan itu memang harus ada penilaian dan cara terbaik adalah ujian nasional.
"Kita harus dipelajari plus minusnya, dan saya yakin kita semua terbuka nanti bahwa ujian nasional yang pas itu bagaimana," tegas dia seperti dikutip dari Rakyat Merdeka Online.
Hadir dalam acara itu Ibu Herawati Boediono, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, serta Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang.[ans]
KOMENTAR ANDA