Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Lhokseumawe dengan tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam waktu dekat ini. Soalnya keputusan itu tak mencerminkan kebijakan yang pro rakyat.''Kebijakan pemerintah yang kembali menaikkan harga BBM sangat keterlaluan karena kondisi perekonomian rakyat Indonesia sekarang sedang terpuruk,'' tegas Ketua DPC PDI-Perjuangan Lhokseumawe, H Husaini Setiawan, SE, MBA didamping sekretarisnya Muntazar, ST kepada MedanBagus.Com, sesaat lalu.
Menurutnya, program pengelompokan kelas kendaraan, BLT (Bantuan langsung Tunai) tidak menjamin akan selesai persoalan rakyat miskin, karena mereka saat ini juga terjerat dengan mahalnya harga pangan, susahnya mendapatkan air bersih.
''Sedangkan kepemiliki kendaraan rakyat, untuk membeli kendaraan saja harus berurusan dengan perusahaan leasing untuk mencicil setiap bulannya,'' tegas Husaini.
Seharusnya pemerintah bisa melihat dan membaca suasana batin rakyat kecil yang sedang menangis, bukan dengan berbagai alasan dan kali-kalian sehingga dapat menghalalkan keinginannya dalam memuluskan rencana menaikkan harga BBM.
Hal senada juga ditambahkan Sekretaris DPC PDI-P Lhokseumawe, Muntazar ST. Menurutnya, kini sudah banyak Undang-undang dan aturan yang dibuat untuk mensejahterakan rakyat.
''Tapi kenapa masih juga ngotot untuk menaikkan harga BBM, bukankah dengan menaikkan harga BBM ini akan menjauhkan rakyat Indonesia untuk sejehtera? Kalau BBM naik maka bisa dipastikan seluruh harga barang akan ikut naik,'' keluh Muntazar.
Menurut dia, pemerintah tidak boleh gegabah melaksanakan program yang mencekik rakyat kecil, seharusnya pemerintah harus cerdas dalam melindungi rakyatnya sendiri dari kemiskinan, banyak cara yang dapat ditempuh.
Sangat bijak jika pemerintah melakukan beberapa penghematan seperti mengurangi perjalanan dinas di seluruh kementerian dan pejabat pemerintah ke luar negeri, hindari pembelian mobil mewah untuk kepentingan pemerintah, sehingga dapat mengurangi pengeluaran dan bisa digunakan untuk mensubsidi kebutuhan dasar rakyat. [ans]
KOMENTAR ANDA