MBC. Puluhan masyarakat yang mengatasnamakan dirinya Pondok Keadilan Rakyat (Poker) berunjuk rasa di depan gedung Walikota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Kamis (18/4/2013).
Tuntutannya, mendesak perusahaan di sekitar sungai bertanggung jawab terhadap sungai bedera, serahkan kembali kepada masyarakat tanah (kolam) eks sungai bedera yang dikuasai oknum, tutup PT Siluman yang ada di bantaran sungai bedera, tolak penggusuran pedagang buku Lapangan Merdeka dan relokasi gratis dan layak huni.
Koordiantor aksi, Rahman Gafiqi mengatakan kini perkembangan pembangunan di daerah pinggiran kota cukup cepat, terutama di daerah Kelurahan Terjun, kecamatan Medan Marelan yang mana para pendiri bangunan baik perusahaan maupun perumahan hanya mementingkan kepentingan sendiridi daerah sekitar bantaran sungai bedera.
"Kondisi ini tentu membuat masyarakat di sekitar bantaran sungai makin terpinggirkan oleh perkembangan pembangunan yang tidak mempedulikan dampak sosial, lingkungan terhadap masyarakat di sekitar bantaran sungai itu. Ditambah lagi kurangnya perhatian, sikap dan perhatian aparatur pemerintah setempat terhadap masyarakat yang tinggal di bantaran sungai," teriaknya.
Dikatakan Walikota, DPRD kota Medan agar mendengarkan aspirasi rakyat karena tertindas oleh limbah dan sampah beberapa perusahaan di sekitar sungai bedera seperti PT Sari Pangan, Pengolahan Sotong, CV Apek (pengolahan, bongkar muat belacan), usaha pencucian plastik dan beberapa perusahaan lainnya di bantaran sungai.
"Jika tidak maka kami meminta agar ganti pejabat kelurahan, kecamatan yang tidak mau peduli terhadap sungai bedera," tandasnya. [ans]
KOMENTAR ANDA