MBC. Pemerintah c/q Menteri BUMN Dahlan Iskan memastikan Indonesia akan kembali menguasai saham Inalum 100 persen. Namun harus diakui proses pengambilalihan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dari Pemerintah Jepang masih terkendala perbedaan nilai aset.
Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengatakan, saat ini masih ada selisih nilai aset perusahaan di Asahan-Sumatera Utara itu hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan pihak Jepang sekitar 140 juta dolar AS.
''Kalau kami ambil alih itu ada selisih sekitar 140 juta dolar AS. Nilai buku itulah yang sedang dinegosiasikan lagi supaya seperti nilai kami,'' kata Hidayat di Kantor Kemenko Perekonomian, kemarin.
Dia menjelaskan, perbedaan nilai buku tersebut mengacu pada revaluasi aset (cara mewajarkan nilai aset) Inalum yang pada 1998 dimiliki Jepang. Sedangkan Pemerintah Indonesia hanya memegang nilai buku sebelum revaluasi. Namun, politisi Golkar itu memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 7 triliun yang dialokasikan untuk akuisisi Inalum tidak akan berubah.
''Dana Rp7 triliun masih cukup, kalau lebih tentu dikembalikan,'' ucapnya sebagaimana disiarkan Rakyat Merdeka Online.
Menurutnya, setelah semua saham Inalum sudah ditangan Indonesia, pemerintah akan membuat BUMN baru.
Hal senada disampaikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Dia mengaku proses renegosiasi dengan Jepang masih berlangsung karena ada perbedaan dari audit BPKP.
''Perbedaan ini yang harus diverifikasi. Tapi kami tidak mengurungkan niat agar 100 persen saham Inalum beralih ke Indonesia pada 31 Oktober ini,'' katanya.
Di tempat terpisah, Menteri BUMN Dahlan Iskan memastikan Indonesia tetap akan kembali menguasai saham Inalum 100 persen. ''Inalum mulai 1 November 2013 sudah milik Indonesia secara utuh,'' katanya.
Dia menjelaskan, kontrak kerja Inalum akan berakhir 31 Oktober 2013. Dengan berakhirnya kontrak itu, secara otomatis Inalum akan menjadi milik Indonesia seutuhnya.
Menurut Dahlan, dengan kembali dikuasainya Inalum, pemerintah berjanji seluruh jajaran direksi dan komisaris perusahaan bakal dijabat orang Indonesia.
''Kami juga menyuruh pemda turut membantu kinerja Inalum. Hal teknisnya masih sedang dirumuskan,'' terangnya.
Sekadar diketahui, BPKP telah memberikan laporan hasil audit nilai buku Inalum, apalagi perusahaan tersebut merupakan aset negara. Namun, hasil audit tersebut menyebutkan rencana pemerintah untuk mengambil alih Inalum dari Nippon Asahan Aluminium Co. Ltd pada 31 Oktober 2013 masih terganjal perbedaan nilai buku aset. [ans]
2026065468.jpg)
KOMENTAR ANDA