MBC. Kesadaran konsumen mengadukan jasa pelayanan penerbangan masih rendah. Padahal, selama ini konsumen banyak dirugikan.
Menurut Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen(SPK) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nus Nuzulia Ishak, dari data lembaga konsumen yang dimilikinya, hanya ada 53 keluhan konsumen dalam setahun, khususnya terkait aduan masalah jasa penerbangan.
''Angka ini terbilang masih rendah,'' ujarnya saat seminar Peningkatan Perlindungan Konsumen Penerbangan di Jakarta, kemarin.
Nus menilai, industri penerbangan yang memilih strategi low cost carrier (LCC) atau penerbangan bertarif murah berpotensi memicu pengabaian hak-hak, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.
Menurutnya sebagaimana disiarkan Rakyat Merdeka Online, deregulasi dunia penerbangan Indonesia telah memicu banyak perusahaan penerbangan yang memilih strategi penerbangan bertarif murah.
''LCC ini sering juga disebut budget airlines. Mereka melakukan eliminasi dengan cara mengurangi layanan katering dan menggunakan pembelian tiket online. Meski begitu, harusnya keamanan tetap menjadi faktor utama LCC,'' jelasnya.
Nus menilai, persaingan ketat antar maskapai penerbangan membuat perusahaan berpikir keras menekan biaya sehingga dapat menjual tiket dengan harga paling murah. Akibatnya, kualitas layanan konsumen pun ikut turun. Bahkan, hak-haknya kerap terabaikan.
Padahal, kata dia, hak-hak konsumen seperti kenyamanan, keamanan dan keselamatan itu sebenarnya sudah diatur dalam pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga memiliki regulasi yang mengatur jasa penerbangan ini.
Karena itu, Nus meminta konsumen jasa penerbangan yang merasa haknya terlanggar atau dirugikan bisa langsung menyampaikan keluhan kepada maskapai terkait atau melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. [ans]
KOMENTAR ANDA