MBC. Sektor infrastruktur menjadi salah satu proyek terpenting di APEC dalam mempertahankan dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi kawasan. Di hampir semua ekonomi APEC, kekurangan sarana infrastruktur terus menghantui tanpa ada jalan keluar yang terang. Karenanya, isu ini dibahas sehari penuh pada pertemuan pejabat senior (SOM) II APEC di Surabaya (15/4/2013).
Seperti dilansir Rakyat Merdeka Online, dalam konferensi jarak jauh untuk para delegasi SOM II APEC di Surabaya, Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar, menandaskan sebenarnya kesuksesan kerjasama wilayah Asia Pasifik sebagai motor pertumbuhan, sangat tergantung pada kesuksesan pembangunan infrastuktur. Tanpa infrastruktur yang memadai, kata dia, pertumbuhan ekononomi Asia Pasifik dipastikan akan terhambat.
Sementara itu, menurut catatan Ketua SOM Indonesia, Dubes Yuri O Thamrin, selama satu dasawarsa kedepan, antara tahun 2010-2020, wilayah Asia Pasifik diperkirakan akan membelanjakan kisaran 8 triliun dolar untuk berbagai proyek infrastuktur seperti energi, transportasi, komunikasi dan lainnya. Itu semua untuk mendorong konektivitas wilayah dan agar pertumbuhan ekonomi terus terjaga.
Untuk merealisasikan hal itu Asia Pasifik memiliki banyak dana besar yang relatif menganggur. Hanya sayangnya, sektor infrasturtur yang demikian besar sejauh ini tidak bisa secara optimal "bertemu" dengan dana yang berjibun.
"Saya tahu persis ada banyak sekali sumber dana pembiayaan di Asia Pasifik yang nganggur dan terus menunggu proyek-proyek yang layak dibiayai," tegas Khamran Khan, wakil World Bank yang hadir dalam pertemuan di Surabaya dengan tegas.
Sangat disadari, dalam mengembangkan proyek infrastruktur ini, pemerintahan ekonomi APEC tidak bisa berdiri sendiri. Anggarannya memiliki keterbatasan untuk pembiayaan proyek yang maha besar dimaksud. Karenanya, keterlibatan pihak swasta dalam merealisasikannya merupakan keniscayaan dan bahkan merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditolak.
"Sayangnya, semua ekonomi APEC mengamini betapa sulitnya mencari terobosan atas kompleksitas pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Karenanya, Indonesia menjadikan isu ini sebagai hal penting untuk dibahas selama keketuaan Indonesia," ujar Yuri O. Thamrin dalam sambutannya di hadapan lebih 150 peserta dari 21 ekonomi APEC.
Ketua SOM Indonesia yakin, APEC dapat meraih peranan kunci dan menjadi pendorong utama kegiatan kemitraan pemerintah dan swasta. Di sisi lain, diyakini masih adanya jalan panjang sampai pada sebuah kesepakatan dan implementasi kegiatan dimaksud diantara ekonomi APEC.
Dalam diskusi yang dilaksanakan di hotel berbintang di kota pahlawan itu para pejabat tingkat tinggi 21 ekonomi APEC mengidentifikasi adanya kendala-kendala dalam penerapan kemitraan pemerintah dan swasta dalam proyek infrastuktur.
Hambatan itu ternyata sangat klasik. Terkait dengan studi kelayakan yang tidak benar, tidak adanya dana jaminan yang memadai, birokrasi yang ruwet serta politisasi atas proyek dimaksud. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah soal pembebasan tanah.
Tidak heran, di masa lalu beberapa kalangan swasta meminta studi kelayakan proyek infrastukturt harus dibuat oleh lembaga konsultasi yang memiliki reputasi internasional untuk sekadar memberikan keyakinan bahwa uang yang ditanam akan kembali sesuai dengan rencana. Hal ini dalam batas-batas tertentu cukup memberatkan pemerintah karena menambah beban biaya.
Untuk mengatasi hal itu delegasi Indonesia telah mengajukan beberapa alternatif terobosan, yakni pentingnya regulasi yang benar-benar kuat, tatakelola pemerintahan yang baik dan transparan, proses birokrasi yang simple, penguatan pemerintah dalam pengelolaan proyek serta adanya jaminan proyek yang layak mendapatkan kredit perbankan.[ans]
KOMENTAR ANDA