MBC. Sehari setelah menggelar mogok berdagang, pedagang mi dan bakso yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Mie dan Baso (Papmiso) memberi batas waktu bagi pemerintah untuk menurunkan harga daging hingga kisaran Rp65.000 hingga Rp70.000.
Jika pemerintah masih tetap budeg alias tuli juga, mereka mengancam akan menggelar aksi demo di Istana Negara.
"Kalau setelah mogok dagang pemerintak tak bereaksi, sebulan kemudian kami akan mendemo Istana Negara," kata Sekretaris Papmiso Bekasi Bambang Hariyanto kepada wartawan di Jakarta, sesaat lalu Selasa, (16/4/2013).
Dalam aksi itu, pihaknya berencana menggerahkan seluruh pedagang mi dan baso se-Jabodetabek ke Istana. Diprediksi, jumlah mereka seribuan lebih. Mereka juga akan membawa serta gerobaknya.
Sebagaimana disiarkan Rakyat Merdeka Online, pengurus Papmiso menyampaikan sikap kepada pemerintah sebagai bentuk kekecewaan atas naiknya harga daging sapi. Pertama, mereka menilai pemerintahan SBY-Boediono tidak serius dalam mengelola tata niaga daging sapi di pasaran.
"Akibatnya, harga daging sapi hingga saat ini masih tinggi," kata Bambang. Selain itu mereka meminta agar pemerintah berani memberantas kartel-kartel daging sapi yang selama ini memonopoli harga daging di pasaran.
Kedua, Papmiso berharap agar kementerian perdagangan segera melakukan operasi pasar untuk mencari akar permasalahan dari tata niaga sapi dan segera menormalkan hargta di tingkat pasar dengan kisaran Rp65.000 hingga Rp70.000, sebelum bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri.
Ketiga, para pedagang mi dan baso tegas Bambang adalah korban dari kebijakan ambisius kementerian pertanian yang menargetkan swasembada daging sapi pada tahun 2014. Target itu, ujar dia, tanpa data yang akurat dan perencanaan dari awal yang Kurang baik. Bahkan dari audit BPK ada 8 pelanggaran yang dilakukan Kementan.
Keempat, Papmiso mendorong tak hanya BPK tapi juga KPK untuk menindaklanjuti hasil temuan pelanggaran tersebut dan diproses oleh penegak hukum lainnya sehingga menimbulkan efek jera dari para pemburu rente dan oknum otoritas pemerintah yang melakukan kecurangan.[ans]
KOMENTAR ANDA