Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh mencetak "hat trick" keteledoran dan kegagalan dalam hal penggunaan anggaran dan pelaksanaan program rutin kementerian. Hat trick dimulai dari uang tunjangan sertifikasi guru, kemudian beasiswa bidik misi, dan sekarang UN gagal serentak. Ketiga-tiganya macet dan mengecewakan.
"Presiden SBY agar berani menjewer Mendikbud dan jajarannya," ujar anggota Komisi X DPR RI, Herlini Amran seperti dalam rilis yang diterima MedanBagus.Com, (Selasa, 16/4/2013)
Menurut Herlini, keteledoran itu tidak layak ditolerir dan harus diberi sanksi tegas. Jangan sampai mereka terlibat lagi dalam tender ataupun program Kemdikbud sestrategis lainnya.
"Tidak layak terus mengeluhkan blokir anggaran, ataupun mengkambing hitamkan dinas-dinas yang tidak sejalan dengan targetan program dari pusat. Kalau pun itu benar adanya, setidaknya hat trick keteledoran ini memperlihatkan Kepemimpinan Pak SBY tidak berhasil menciptakan harmoni antara kebijakan Kemenkeu dengan program-program Kemdikbud, atau mensinergikan eksekusi program antara pusat dengan daerah. Pasti itu ada akar masalahnya yang dibiarkan berlarut-larut," sebut Herlini.
Secara khusus politisi PKS ini menyoroti kelemahan Kemdikbud dalam proyek-proyek pengadaan, mulai dari pengadaan buku hingga pencetakan dokumen vital seperti naskah UN. Penilaiannya itu didasarkan hasil audit BPK dari tahun ke tahun.
"Coba lihat lagi laporan audit BPK, proyek cetak-mencetak ini sudah kronis di Kemdikbud, wajar saja disclaimer terus. Yang jadi soal adalah, cetak-mencetaknya menghambat kegiatan seperti UN sekarang, bahkan tidak menutup kemungkinan menunda implementasi Kurikulum 2013. Sebaiknya BPK dan KPK lebih merapat lagi ke Kemdikbud, agar kasusnya tidak terus berulang," harap Herlini. [rob]
KOMENTAR ANDA