MBC. Bila serius ingin membongkar kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disarankan memeriksa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) periode 2002-2004 Syafruddin Arsyad Temenggung.
Saran itu disampaikan Achsanul Qosasi, salah seorang politisi Partai Demokrat.
Sejauh ini KPK sudah meminta keterangan dari, antara lain, tiga mantan menteri, yakni mantan Menteri Negara Perancanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, mantan Menteri Keuangan Bambang Subianto dan mantan Menteri Koordinator Perekonomian yang juga mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli.
Dalam keterangannya, Rizal Ramli mengatakan SKL diterbitkan pejabat Menteri Keuangan setelahnya. Menteri Keuangan yang dimaksud Rizal Ramli adalah Boediono yang menjabat sebagai Menteri Keuangan di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri.
Menurut Achsanul sebagaimana disiarkan Rakyat Merdeka Online, Syafruddin A. Temenggung adalah orang yang mengusulkan penerbitan SKL yang juga dikenal dengan release and discharge dengan recovery sebesar 20 persen, dan sisanya dianggap lunas.
Pernyataan Achsanul ini menimbulkan kecurigaan sementara kalangan bahwa Partai Demokrat tengah menggelar operasi untuk melemahkan PDI Perjuangan.
Syafruddin Temenggung pada masa itu dianggap memiliki hubungan khusus dengan keluarga Teuku Umar, Presiden Megawati Soekarnoputri dan suaminya, Taufiq Kiemas yang kini adalah Ketua MPR RI. Hubungannya dinilai lebih dekat ke Taufiq Kiemas karena sama-sama kelahiran Palembang.
Tahun 2006 lalu Syafruddin sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penjualan pabrik gula di Gorontalo, PT Rajawali III. Setelah ditahan selama sekitar lima bulan, Kejaksaan Agung yang menangani kasus ini membebaskan Syafruddin dengan alasan tidak berhasil menemukan indikasi korupsi dalam kasus itu.
Akhir 2011 lalu, Syafruddin juga tersangkut kasus penjualan aset tanah PT Barata Indonesia di Surabaya. Kasus ini ditangani KPK. [ans]
KOMENTAR ANDA