MBC. Isu pergantian Kapolri yang muncul belakangan ini tak lebih hanya bagian dari manuver kepentingan politik tertentu. Untuk itu Presiden SBY tak perlu terpengaruh dengan manuver itu dan tidak perlu terburu-buru mengganti Kapolri Timur Pradopo.
''Selama ini, sejak era Sutanto dan Bambang Hendarso Danuri (BHD) pergantian Kapolri dilakukan saat pejabatnya pensiun. Tradisi ini sudah diyakini jajaran Polri. Sebab itu pergantian Timur Pradopo harus dilakukan Presiden ketika yang bersangkutan pensiun pada Januari 2014,'' kata Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch dalam siaran persnya yang diterima MedanBagus.Com sesaat lalu, Kamis (11/4/2013).
Dari penelusuran IPW, sambung Pane, desakan pergantian Kapolri sengaja dimunculkan kepentingan-kepentingan politik tertentu untuk mendorong jagonya segera menjadi Kapolri menggantikan Timur Pradopo.
Padahal, lanjut dia, pergantian Kapolri bukanlah hal urgen.
''Jika hal ini ditolerir, dikhawatirkan terjadi iklim yang tak sehat di Polri, apalagi tidak ada jaminan calon pengganti itu akan lebih baik dari Timur,'' sindirnya.
Hal urgen yang harus dilakukan Kapolri Timur Pradopo, menurut Pane, adalah menata ulang posisi-posisi jabatan strategis di Polri.
''Kapolda yang tak becus kinerjanya harus segera dicopot dan diganti dengan kader yang lebih berintegritas. Timur perlu pula mempersiapkan kader-kader pengganti Irwasum, Kabaintelkam dan Wakapolri yang akan pensiun. Setelah itu Timur harus mempersiapkan kader-kader calon pengganti dirinya yang pensiun Januari 2014. Proses ini yang lebih utama yang harus dilakukan di Polri ketimbang mengganti Kapolri hanya karena kepentingan kekuatan politik tertentu yang cenderung mengintervensi Polri,'' paparnya. [ans]
KOMENTAR ANDA