Dalam dua hari terakhir, sejumlah oknum supir Mobil Penumpang Umum (MPU) alias angkot dari bebagai merek, telah menaikkan tarif angkos penumpangnya. Padahal, Surat Keputusan (SK) yang menjadi landasan hukum menaikkan tarif tersebut sampai saat ini belum ditandatangani Walikota Medan. Diketahui, tarif ongkos angkutan di Kota Medan segera naik yakni menjadi Rp2.500 untuk pelajar dan mahasiswa dari sebelumnya Rp1.800,-/estafetnya. Sedangkan bagi penumpang umum menjadi Rp3.800 dari sebelumnya Rp2.800.
Kenaikan tarif tersebut belum bisa direalisasikan karena tinggal menunggu SK Walikota Medan.
"Apa pula, sudah naik sejak kemarin. Dikasih dua ribu supir angkotnya marah-marah. Katanya sudah naik," aku Reza, pelajar SMPN 2 Medan.
Terkait masalah ini, Ketua Fraksi Partai Demokrat Herri Zulkarnain meminta Pemerintah Kota Medan agar menertibkan para oknum supir yang sudah menaikkan tarif angkot tersebut.
" Kami minta supaya ini segera ditertibkan, supir yang sudah menaikan tarif harus ditindak," kata Herri Zulkarnain di gedung DPRD Kota Medan, Rabu (10/4/2013).
Selain itu, Herri juga meminta Pemko Medan agar dalam menetapkan kenaikan tarif MPU di Kota Medan harus bisa dilakukan secara bertahap. Pemko juga harus benar-benar memperhatikan kondisi psikologis masyarakat yang berpenghasilan rendah.
"Pemko harus memperhatikan dampak psikologis kenaikan tarif itu bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Karena itu kenaikan tarif MPU tersebut kita minta dilakukan bertahap," ujar Herri.
Selanjutnya, Herri yang duduk di Komisi C DPRD Kota Medan ini menyarankan agar Pemko Medan segera menyediakan transportasi massal untuk mengantisipasi persoalan sistem transportasi angkutan darat di Kota Medan.
"Sebagai kota metropolitan, angkutan massal tersebut seharusnya sudah dioperasikan dari dulu. MPU yang beroperasi sekarang ini sudah tidak layak beroperasi di kota mertopolitan," tandasnya. [ded]
KOMENTAR ANDA