MBC. Hingga kini belum ada transparansi keuangan dalam Pilkada sebagaimana dalam Pilpres dan pemilu legisltaif. Padahal transparansi ini penting, untuk menciptakan Pilkada yang murah.
"Siapa yang menyumbang harus jelas, termasuk sumbangan perusahaan. Mekanisme harus diatur, termasuk penerimaan dan pengeluaran," kata ekonom Universitas Indonesia (UI), Firmanzah, dalam Dialog Pilar Negara di gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (8/4/2013).
Karena itu, Firmanzah juga menilai perlu adanya auditor dalam pembiayaan partai politik. Auditor ini mengaudit dana partai secara rutin, minimal tiga bulan sekali. Apalagi bila yang digunakan adalah dana yang berasal dari APBD.
"Ketika menerapkan regulasi harus dipersiapkan auditor. Kita harus paksakan dan mencetak akuntan dan disebarkan ke daerah-daerah. Di luar negeri, politisi atau senator punya akuntan masing-masing," tegas Firmanzah, yang juga staf Khusus Presiden bidang Perekonomian itu.
Bahkan, kata Firmanzah seperti disiarkan Rakyat Merdeka Online, biaya pemasangan bendera partai sekalipun harus dicatat dan ada laporan keuangannya. Dalam hal ini politisi harus sadar transparansi penggunaan dana partai sangat penting.
"Parpol harus punya divisi akuntasi. Dan ini pilihan demokrasi yang jauh lebih baik karena masyarakat semakin dewasa melihat perkembangan pemilu di luar negeri." [ans]
KOMENTAR ANDA