MBC. Pujian ksatria yang diberikan Presiden SBY kepada oknum Kopassus yang menyerang Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, karena telah mengakui perbuatan dan bertanggung jawab dan bahkan siap menerima sanksi hukum apa pun dinilai hanya sebagai ''cuap-cuap'' alias pemanis.
"Saya pikir, alasan apapun, ksatria dan sikap pujian dari Presiden, itu hanya soal pemanis saja supaya Kopassus tidak dihakimi," sindir Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar Minggu, (7/4/2013).
Menurut Haris Azhar seperti disiarkan Rakyat Merdeka Online, pujian yang diberikan Presiden SBY itu belum menyelesaikan masalah. Meski SBY menilai tindakan para prajurit itu tak dapat dibenarkan dan harus diproses secara hukum.
Karena itulah, sambung Haris Azhar, masyarakat masih menunggu pembuktian proses hukum atas pelaku penyerangan yang menewaskan empat tahanan itu.
"Masalahnya kan ada orang dibunuh, ada orang disiksa, ada institusi negara yang diterobos. Saya pikir ada penyelesaian masalah yang lebih beradab. Kalau kita negara hukum, bagi saya tegakkanlah hukum," ungkapnya.
Haris Azhar mengakui setiap negara, tak terkecuali Indonesia, butuh tentara. Tapi tegasnya, setiap warga negara harus rasional dalam menilai sikap dan tindak tanduk aparat bersenjata itu.
"Bukan berarti kita harus membenarkan setiap apa yang dilakukan militer. Menurut saya, kalau memang kita cinta TNI, tegakkan hukum untuk TNI secara profesional. Saya yakin, kalau TNI itu dihukum dengan baik, itu akan menaikkan kepercayaan publik. Itu menunjukkan mereka juga tidak kebal hukum. Semuanya sama rata," tandasnya. [ans]
KOMENTAR ANDA