Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta memberi perhatian kepada pembangunan jalan penghubung Langkat - Karo, yaitu dari Berastagi menuju Bukit Lawang tanpa harus melalui Kota Medan. Usulan itu datang dari Pemerintah Kabupaten Langkat, di dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2013 Pemprovsu, belum lama ini di hotel Santika Medan.
Pemkab Langkat juga mengusulkan agar diperhatikan peningkatan jalan lingkar Kota Pangkalan Brandan, irigasi Sei Wampu dan pengembangan Pelabuhan Pangkalan Susu menjadi pelabuhan umum.
Kadis Bina Marga Sumut Effendy Pohan mengatakan siap menduskusikan saran, usulan dan masukan dari semua Pemkab/Pemko tersebut.
"Tentu akan kami terima usulannya seraya nantinya mempertimbangkannya dengan kemampuan keuangan," tukasnya.
Di dalam pembahasan itu Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara mengusulkan anggaran sebesar Rp 1,835 triliun untuk program pembangunan jalan dan jembatan di Sumut untuk tahun anggaran 2014 (belanja langsung).
Effendy Pohan, mengatakan, jumlah usulan anggaran tahun 2014 itu meningkat tajam, yakni sekitar Rp 1,088 triliun bila dibandingkan anggaran tahun 2013 yang hanya sebesar Rp 747,735 miliar.
Effendy merinci usulan Rp 1,835 triliun itu terdiri dari program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp 1,424 triliun. Ditargetkan sepanjang 455,6 km jalan ditingkatkan dan Rp 789,3 miliar dana untuk pembangunan jembatan.
Kemudian program pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar Rp 372,051 milia. Besaran anggaran ini menargetkan pemeliharaan berkala dan rutin jalan sepanjang 2.436,29 km. Selain itu, program pembinaan jalan dan jembatan Rp 39,5 miliar.
Dia menyebutkan program prioritas penanganan jalan dan jembatan 2014, yakni untuk mendukung kawasan strategis antara lain ruas jalan pendukung menuju KEK Sei Mangke. Program penanganan jalan feeder road yang strategis, antara lain yang menghubungkan antar lintas jalan nasional.
"Kemudian penanganan jalan akses mendukung perkotaan dan ibukota kabupaten/kota antara lain Kota Medan dan Binjai, jalan arteri Kota Tanjung Balai, Jalan Lingkar Kota Padang Sidimpuan," sebutnya.
Namun, kata Effendi, ada kendala dan masalah dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan di Sumut, yakni dari sisi kondisi geografis yang terletak pada daerah tanah labil, kawasan dataran tinggi dan pantai barat yang kerap terjadi bencana alam.
"Kemudian sulit proses ganti rugi tanah, kelangkaan aspal karena kebutuhannya yang sangat tinggi, tingkat kerusakan jalan yang tinggi sedangkan tingkat kemampuan pembiayaan rendah. Selait itu, kemampuan kontraktor masih rendah dan masih terjadi ketimpangan pembangunan antara jalan lintas timur dan lintas barat jalan nasional," ujarnya. [rob]
KOMENTAR ANDA