Jenderal (Purn) Wiranto, capres sekaligus Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menyindir pejabat negara dan politisi yang masih mempraktikkan politik dinasti dan rangkap jabatan.
Menurut Wiranto, salah satu sumber permasalahan korupsi adalah rangkap jabatan.
Dwi fungsi birokrasi dan politik tersebut merupakan akar permasalahan korupsi yang masih terus menjamur di Indonesia.
Untuk itu, Wiranto berkomitmen tak akan mengijinkan keluarganya untuk berpolitik.
''Partai Hanura adalah partai yang anak, keluarga dan saudara ketua umumnya tidak mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif. Hal ini merupakan komitmen saya untuk menjaga citra Partai Hanura sebagai partai yang bersih dan menjaganya dari perilaku KKN,'' kata Wiranto seperti disiarkan Rakyat Merdeka Online.
Isu rangkap jabatan dan politik dinasti ini mengemuka seiring Partai Demokrat menetapkan Presiden SBY menjadi ketua umum partai.
Seperti diketahui beberapa fungsionaris Demokrat juga tercatat sebagai keluarga besar Cikeas.
Sejatinya budaya rangkap jabatan dan politik dinasti tak hanya terjadi saat ini saja. Dulu ketika Megawati Soekarnoputri menjadi presiden pun masih menempati posisi Ketua Umum PDIP. [ans]
KOMENTAR ANDA