Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 yang sedang berlangsung sejak 2-5 April 2013 merupakan bagian dari rangkaian RKPD Provsu Tahun 2014. Kegiatan ini proses penyelarasan usulan program dan kegiatan di sampaikan daerah bawahan Kabupaten/ Kota.Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut, Rurita Ningrum kepada sejumlah wartawan di Santika Premiere Dyandra Hotel Medan saat menghadiri acara Pembukaan Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera utara Tahun 2013 Rabu, (3/4/2013).
"Forum Musrenbang RKPD Provsu kali ini hanya akan menjadi bahan baku atau babon saja bagi penyusunan prioritas pembangunan Sumut tahun 2004 dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2014," katanya.
Tujuan penyelenggaraan Musrenbang Provsu menurut Rurita menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran yang tertuang dalam rancangan awal RKPD Provsu tahun 2014 dan rencana kerja SKPD tahun 2014.
Selain itu, membahas program, kegiatan, dan pagu indikatif yang tertuang dalam rancangan awal rencana kerja SKPD Provsu tahun 2014 sebagai dasar penyempurnaan rancangan awal RKPD Provsu tahun 2014.
Selanjutnya, mengembangkan dan memperkuat partisipasi stakeholders dalam penyusunan RKPD Pemerintah Provsu tahun 2014 dan melakukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/ Kota baik melalui kerangka regulasi dan kerangka anggaran baik bersumber dari pendaptan asli daerah (PAD), dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dana urusan bersama maupun dana perimbangan agar terwujud penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Selain itu mengembangkan dan memperkuat mekanisme pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan RKPD provsu tahun 2014.
Menurut Rurita, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2014 adalah, peningkatan kehidupan beragama, penguatan tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peningkatan aksesbilitas dan kualitas pendidikan, peningkatan aksessibilitas dan pelayanan kesehatan, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin, peningkatan produksi, produktifitas dan daya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan,
''Selanjutnya, peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah untuk mendukung daya saing perekonomian, peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi, peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dan yang terakhir yakni, mendukung dan mendorong kebijakan nasional di daerah (MP3KI, MP3EI, RAD-MDGs, RAD-PG, RAD-PK, RAD-GRK).'' [ans]
KOMENTAR ANDA