Hal wajar kalau ada perbedaan pendapat dan pandangan soal penetapan bendera GAM sebagai simbol provinsi Aceh. Tentu Namun untuk menuntaskan polemik ini, Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, memiliki jawaban. Menurut dia, pertama, penyelesaiannya harus dilakukan secara dialogis dan demokratik, yakni melalui mekanisme yang terlembaga.
Kedua, katanya lagi, proses yang berjalan, selain juga harus memperhatikan aspirasi warga, juga harus memperhatikan Nota Kesepahaman Helsinki, yang mengatur soal atribut dan simbol GAM. Dan ketiga, yang paling utama, polemik ini harus memelihara situasi damai dan menunjang iklim kondusif masyarakat Aceh dalam melakukan aktivitas ekonominya dan membangun kesejahteraannya.
Menurut Fadli, menjadikan bendera GAM sebagai bendera provinsi selama menjadi bagian dari aspirasi rakyat Aceh maka tentu harus dihargai. Namun sebagai bendera NKRI, tetap harus Merah Putih.
''Perlu dicatat, rakyat Aceh sangat berjasa dalam kemerdekaan RI dan ikut dalam mempertahankan kemerdekaan RI tahun 1945-1949. Aceh punya saham terhadap kemerdekaan RI,'' kata Fadli seperti disiarkan Rakyat Merdeka Online.
''Bendera dan lambang provinsi adalah hal yang penting, namun kesejahteraan warga Aceh, perdamaian, dan keadilan disana, jauh lebih penting,'' sambung Fadli menekankan.
Di sisi lain, masih kata Fadli, polemik ini merupakan evaluasi juga bagi pemerintah pusat untuk terus mengawal proses pembangunan perdamaian di Aceh. Aceh, sebagai daerah yang baru saja terbebas konflik, perlu pendekatan khusus. Sehingga, respon yang diberikan pusat tak reaksioner ketika ada gejolak-gejolak di masyarakat Aceh. [ans]
KOMENTAR ANDA