Fenomena dinasti politik menunjukkan ada yang salah dalam sistem perpolitikan di tanah air. Makanya tren dinasti politik yang terjadi di Indonesia tak memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Hal itu dikatakan politisi PPP Ahmad Yani pada dialog kenegaraan bertema "Politik Dinasti dalam Pilkada" di gedung DPR, Senin (1/4/2013).
Menurut dia, tren dinasti politik itu tak sejalan dengan tuntutan agenda reformasi yang menuntut agar kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dihapus. Contoh kentalnya nuansa nepotisme di era Soeharto berkuasa bisa dilihat ketika Siti Hardiyanti Rukmana menjabat sebagai menteri sosial.
''Kini dalam konteks menghapus nepotisme, kita mengalami kemunduran. Ini persoalan serius apalagi nepotisme semakin mengarah ke dinasti politik,'' ujar Ahmad Yani yang juga anggota Komisi III DPR itu.
Dia menambahkan, kondisi itu sebagai kegagalan dalam bernegara.
Menurut dia, parpol adalah salah satu instrumen untuk merekrut kepemimpinan.
''Kita bukan majelis taklim. Orang tidak masalah. Tapi dalam kontek politik itu menyangkut orang banyak,'' sindirnya.
Selain itu menurut Ahmad Yani seperti dilansir Rakyat Merdeka Online, dinasti politik bertentangan dengan semangat kesamaan di depan hukum. Artinya, jangan menjadikan legitimasi bagi anak keturunannya untuk menduduki jabatan di pemerintahan.
''Hukum aturan tingkat bawah dan yang tertinggi adalah moralitas, kepantasan dan kepatutat. Terkait persoalan dinasti politik saya rasa kurang pantas dan kurang patut,'' katanya.[ans]
KOMENTAR ANDA