Kongres Luar Biasa dianggap akan tetap meninggalkan persoalan yang akan merugikan institusi Demokrat. Padahal tujuan KLB merupakan salah satu solusi yang taktis, cerdas dan tuntas untuk mengatasi persoalan Demokrat yang cukup sulit dan dilematis. Sekretaris bidang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DPP Demokrat, Mohamad Sukri kembali menyarankan agar KLB ini hanya menetapkan perubahan AD/ART. Dalam perubahan AD/ART itu ada klausul penambahan kewenangan untuk Majelis Tinggi.
Itu perlu, agar persoalan tidak melebar kemana-mana lagi.
"Majelis Tinggi diberi kewenangan yang lebih luas untuk bisa menunjuk dan menetapkan ketua umum bila terjadi kekosongan," kata Sukri kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 29/3/2013).
Menurut Sukri, bila KLB memilih ketua umum maka ini justru akan memicu persoalan baru. Misalnya, berpotensi memicu konflik baru yang sulit diatasi. [rob]
KOMENTAR ANDA