Peserta kongres masih memandang praktik money politics (politik uang) di forum tertinggi partai itu sebagai hal wajar. Akibatnya praktik pemberian uang di kontes pemilihan ketua umum parpol sulit diberantas. Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, praktik politik uang di acara kongres partai politik (parpol) cerminan buruknya moralitas politisi di negara ini.
Menurut dia, elite parpol begitu materialistis, ingin mencari keuntungan pribadi.
''Politisi sekarang tidak malu lagi menjual diri dan jabatannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan dukungan. Banyak elite partai sekarang cuma berorientasi mencari keuntungan semata,'' katanya kemarin.
Menurut Ray, maraknya politik uang di kongres disebabkan tidak berjalannya proses pengkaderan. Akibatnya, proses pemilihan ketua umum partai cederung mengedepankan cara-cara pintas.
''Politik uang terjadi karena partai gagal menciptakan pemimpin yang berkualitas dan berwibawa. Nggak ada pemimpin berwibawa membuat kader di bawah melacurkan diri,'' sindirnya.
Ray melihat, sifat negarawan tokoh pemimpin maupun yang dipimpin di dalam parpol sekarang sudah luntur. Dia menyarankan, parpol berbenah guna menghadapi pemilihan umum tahun 2014. Para elite partai tidak boleh lagi menghalalkan praktik politik uang dalam kongres. Pimpinan partai harus membuat aturan yang melarang hal tersebut.
''Pemberian uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan peserta kongres. Semua uang yang dikeluarkan untuk merayu pemilih menggunakan hak pilihnya, itu namanya politik uang dan itu harus dihentikan. Apalagi, dalam pelaksanaan kongres, panitia biasanya telah menyediakan ongkos transportasi, uang akomodasi, dan uang makan,'' beber Ray seperti dilansir Rakyat Merdeka Online.
Sementara pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ibramsjah menilai, fenomena money politics yang terjadi di berbagai kongres partai sudah memprihatinkan. Pelaku money politics, kata dia, tak hanya melanggar etika, tetapi juga melanggar hukum.
''Lepas masalah pidana atau tidak, dalam politik itu ada etika dan ideologi yang harus dijaga. Politik itu bukan uang. Calon ketua umum yang memberi dana kepada peserta itu tidak mendidik,'' tutur Ibramsjah. [ans]
KOMENTAR ANDA