Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara mulai pesimis pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 7 Kabupaten/kota di Sumatera Utara akan rampung pada tahun 2013 ini. Penyebabnya adalah belum turunnya Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai payung hukum yang mengatur percepatan pelaksanaan Pilkada tersebut.
Komisioner KPU Sumatera Utara, Rajin Sitepu mengungkapkan, KPU di 7 Kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada tersebut telah melayangkan suratnya kepada Mendagri, namun sejauh ini mereka belum mendapatkan jawabannya.
"Ditunggu sajalah, karena kalau payung hukumnya tersebut belum turun kan mereka belum berani bekerja,” kata Rajin Sitepu via selulernya, Selasa (26/3/2013)
Rajin menjelaskan, salah satu konsekwensi dari lambatnya Perpu tersebut adalah kemungkinan tahapan pilkada tersebut akan masuk hingga tahun 2014. Padahal, percepatan Pilkada tersebut dimaksudkan agar tidak mengganggu agenda pemilu nasional seperti Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang akan berlangsung tahun 2014 mendatang.
Seharusnya menurut Rajin, aturan tersebut sudah mereka terima minimal awal April 2013.
"Pilkada itu kan memakan waktu sekitar 8 bulan. Kalau peraturannya baru turun setelah bulan April, maka bisa jadi tahapannya baru selesai bulan Januari 2014," ujar Rajin menambahkan.
Seperti diketahui, Pilkada 7 kabupaten/kota di Sumut direncanakan akan berlangsung serentak di tahun 2013, guna menghindari agenda nasional Pemilu Legislatif dan Pemilu Gubernur 2014 mendatang.
5 Kabupaten/kota yang dipercepat pelaksanaan pilkadanya yakni Langkat, Deliserdang, Dairi, Tapanuli Utara, dan Padang Lawas.
Sedang dua lainnya yakni Batubara dan Padang Lawas memang akan melakukan Pilkada ada tahun 2013 ini sesuai dengan jadwal berakhirnya masa jabatan kepala daerahnya. [ded]
KOMENTAR ANDA