Sanksi bagi Partai Politik (Parpol) yang tidak memiliki kuota keterwakilan sebanyak 30 persen seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu semakin berat. Tidak tanggung-tanggung, pelanggaran terhadap hal ini bahkan bisa mengakibatkan partai politik peserta Pemilu Legislatif (Pileg)2014 kehilangan seluruh calon legislatifnya pada daerah pemilihan (dapil) yang tidak mampu memenuhinya. Hal ini tercantum pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013
Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagai turunan dari Undang-Undang Pemilu tersebut.
"Keterwakilan perempuan berdampak ke tingkat pencalonan di Daerah Pemilihan (Dapil), dimana parpol yang tidak memenuhi 30 persen calegnya di dapil tersebut, maka partai tersebut akan dicoret dari kepesertaan Pileg di dapil tersebut," kata Nurlela Djohan, Komisioner KPU Sumut, di Kantor KPU Sumut, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kamis (21/3/2013).
Dengan peraturan ini, maka seluruh partai politik menurut Nurlela Djohan wajib memenuhi kuota perempuan bahkan pada calon legislatifnya di tingkat Daerah Pemilihan (Dapil).
"Komposisinya 3 banding 1 lah, dari 3 caleg dari dapil itu 1 diantaranya harus dari kalangan perempuan," kata Nurlela mencontohkan. [hta]
KOMENTAR ANDA