Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Azwar Abubakar mengingatkan agar tidak ada pejabat daerah yang memanfaatkan proyek-proyek pemerintahan untuk kepentingan bisnisnya. Soalnya proyek itu sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam acara Penandatanganan Piagam Rancangan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Gubernur dan Bupati/Walikota se Sumut di Hotel Hermes, Jalan Pemuda, Medan, Selasa (19/03/2013).
"Banyak proyek jadi tidak bermanfaat karena pejabat rebutan proyek," sindir Azwar Abubakar dalam sambutannya.
Azwar Abubakar mengakui, sejauh ini hampir di seluruh daerah di Indonesia, indikasi rebutan proyek di kalangan pejabat masih banyak terjadi.
Salah satu langkah yang akan diambil untuk mencegahnya yakni dengan tidak ada lagi pengesahan anggaran yang dilakukan pada pertengahan atau pada akhir tahun.
"Kalau anggaran membuat 20 kursi sekolah dilakukan diawal tahun, maka itu bisa dikerjakan masyarakat di sana, karena langsung dibayar. Namun kalau DPRD dan Pemda berantem untuk dapat proyek membuatnya dan mengetok anggarannya baru bulan Juni, maka masyarakat di situ tidak akan sanggup mendahulukan modalnya selama enam bulan," katanya.
Menteri berharap dengan adanya penandatanganan komitmen bebas korupsi hari ini, maka pelayanan masyarakat akan lebih baik. [ans]
.jpeg)
KOMENTAR ANDA