Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) di DPRD Sumut, Sigit Pramono Asri mendesak Gubernur Sumatera Utara untuk segera mencarikan solusi atas mahal dan langkanya bawang di daerah itu. Salah satu solusinya adalah dengan mengusulkan kepada pihak Bea dan Cukai untuk tidak memusnahkan sekitar 63 ton bawang selundupan hasil tangkapan instansi itu.
Sigit yang juga Wakil Ketua DPRD Sumut itu menilai, pemusnahan bawang hasil selundupan tersebut merupakan ironi di tengah kelangkaan dan tingginya harga bawang saat ini.
"Ada barang kok malah mau dimusnahkan," ujar Sigit dalam perbincangan dengan MedanBagus.Com, Senin (18/3/2013).
Sebelum semuanya terlambat, Sigit mengusulkan agar Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho segera mengambil langkah konkrit dengan berkoordinasi langsung dengan Bea Cukai maupun instansi terkait dan vertikal untuk mengambil kebijakan yang berpihak kepada rakyat Sumut dengan tidak melanggar hukum.
"Bawangnya kan halal dan dibutuhkan masyarakat. Tak sama dengan narkoba yang haram dan merusak masyarakat. Lebih baik bawang hasil selundupan itu dilepas ke pasar sebagai instrumen operasi pasar," usulnya.
Sigit bilang, meminta Bea Cukai Sumut untuk tidak memusnahkan bawang hasil sitaan tidak akan melanggar hukum sepanjang dilakukan demi kesejahteraan umum.
"Saya yakin sepanjang kebijakan itu dilaksanakan untuk kesejahteraan umum dan dilaksanakan secara tranparan/akuntabel, Insya Allah tidak melanggar hukum," pungkasnya.
Diketahui dalam sepekan terakhir, ada sekitar 63 ton bawang yang diselundupkan ke Sumatera Utara. Bawang selundupan itu ditangkap dari dua tempat berbeda.
Bea Cukai Belawan yang mengamankan 9 ton bawang selundupkan berencana untuk memusnahkannya. Demikian juga Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Tanjung Balai-Asahan yang berencana memusnahkan 45,2 ton bawang merah yang kini dititipkan Kepolisian Resor (Polres) Asahan. [ded]
KOMENTAR ANDA