Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) membantah telah bergabung dengan Partai Hanura. Menurut Sekjen PDP Didi Supriyanto, PDP yang mendeklarasikan diri gabung ke Hanura bukanlah PDP resmi sebagaimana yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM pada 3 April 2008.
"Pasca Pemilu 2009 ada pihak lain yang mengaku sebagai pengurus pusat PDP, namun mereka tidak diakui baik oleh pemerintah maupun oleh kepengurusan PDP di seluruh Indonesia," ujar Didi dalam jumpa pers di kawasan Cikini Jakarta, Senin (11/3).
Dia menjelaskan, hingga kini tetap solid dari tingkat pusat hingga seluruh provinsi, kabupaten/kota dan juga seluruh anggota DPRD di bawah Pimpinan Kolektif Nasional Roy BB Janis, Sekretaris Jenderal Didi Supriyanto, dan Bendahara Noviantika Nasution.
Pada Januari 2013 lalu, seperti dilansir Rakyat Merdeka Online, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan PDP termasuk salah satu parpol yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2014, meski telah memenuhi syarat kepengurusan tingkat provinsi seluruh Indonesia dan di 337 kabupaten/kota. Karenanya, kepengurusan PDP yang resmi akan menyalurkan aspirasi politiknya bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dalam rangka berpartisipasi dalam pemilu mendatang, bukan dengan partai lain.
Didi memastikan, merapatnya PDP bersama PAN juga tidak ada paksaan bagi para kader di tingkat pusat maupun daerah.
Pasalnya, penggabungan ini merupakan wadah penyaluran aspirasi kader PDP, bukanlah peleburan partai secara keseluruhan. Karenanya kader-kader dibebaskan bila ingin bergabung dengan partai lain.
"Silakan kalau ada kerja sama politik dengan parpol lain, kami rekomendasi. Tapi, ada kader di daerah yang meminta untuk jadi pengurus. Contohnya di Nias Barat ada kader kita yang langsung jadi ketua DPC PAN," katanya.[ans]
KOMENTAR ANDA