Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai ada masalah sistemik yang terjadi di hulu dan hilir dunia kesehatan di tanah air. Di bidang kedokteran akibat biaya pendidikan kedokteran yang mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah menyebabkan profesi dokter tidak lagi berorientasi kemanusian tapi komersialisasi."Makanya ada RS yang dijadikan sumber PAD. Itu sama dengan membisniskan orang sakit. Padahal di negara-negara maju seperti Jepang, Amerika, Eropa dll tak ada. Jadi, paradigma RS dan dokter kita sudah salah,” kata pengurus YLKI, Tulus Abadi pada diskusi bertema “Rakyat Miskin tak Boleh Sakit" di gedung DPR, Kamis (7/3).
Komersialiasi RS itu antara lain lanjut Tulus, dilakukan RS atau dokter mulai dari pengobatan, pelayanan, dan perlakuan terhadap pasien. Misalnya pasien yang harusnya tidak disuntik, tapi disuntik dengan obat yang mahal, kelahiran normal dengan berbagai alasan maka harus dioperasi caesar, banyaknya obat impor yang membuat harga obat di negeri ini termahal ketiga di dunia dan sebagainya.
"Jadi, RS sudah profit oriented dan bisnis, maka muncullah pengobatan alternatif, yang justru banyak merugikan pasien," sindir Tulus seperti dilansir Rakyat Merdeka Online.
Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) tahun 2013 Kemenkes mengusulkan anggaran sebesar Rp31,2 triliun. Alokasi anggaran untuk belanja birokrasi yang lebih besar daripada untuk pelayanan publik. Anggaran pelayanan publik Rp15,3 triliun sementara belanja birokrasi mencapai Rp15,8 triliun.
Selain itu, kegiatan yang tidak jelas antara lokasi dan output yang dihasilkan adalah, laporan pengendalian lalat dan kecoa Rp1,5 miliar, peningkatan rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (12 laporan) Rp69,4 miliar dan penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi (500 laporan) Rp2,88 miliar.
Tak hanya itu, RS yang plafonnya perlu dipertanyakan di antaranya klaim rumah sakit (fasyankes) yang melayani pasien peserta jampersal (10 klaim) senilai Rp1,559 triliun. Klaim rumah sakit yang melayani peserta program Jamkesmas (1.218 klaim) senilai Rp5,73 triliun.
Pada 2013 Kemenkes akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp3 triliun. Dari anggaran tersebut, Rp 1 triliun akan digunakan untuk transformasi BPJS, dan Rp 2 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Dengan demikian Rp3 triliun tak semua untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).[ans]
KOMENTAR ANDA