Pengamat politik Syamsuddin Haris mengatakan kasus korupsi dalam pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) untuk Bank Century bisa menjadi "mainan" politik partai menjelang Pemilu 2014."Ini bisa jadi mainan politik dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk memanfaatkan itu, terutama untuk kekuasaan masing-masing partai politik," kata peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu di Jakarta, Rabu.
Namun pemunculan kembali kasus tersebut ke publik, menurut dia, kemungkinan tidak akan membawa banyak perubahan pada upaya penyelesaiannya.
"Secara substansi, kasus itu sendiri status quo," tambahnya.
"Secara hukum, langkah KPK akan `segitu-gitu` saja. Artinya, bahwa ada tekanan kuat bagi KPK," lanjutnya.
"Kalaupun ada langkah signifikan KPK dalam kasus Bank Century, saya menduga langkah itu lebih pada pejabat publik, bukan di level atas," ujarnya.
Pemberian pinjaman ke Bank Century bermula saat bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas pada Oktober 2008. Manajemen Century mengirim surat kepada Bank Indonesia (BI) pada 30 Oktober 2008 untuk meminta fasilitas repo aset senilai Rp1 triliun.
Bank Century dinilai tidak memenuhi syarat untuk mendapat FPJP namun tetap mendapatkan fasilitas bantuan itu. [rob]
KOMENTAR ANDA