.jpg)
Meski terdengar ragu-ragu dan penuh pertimbangan, kader Demokrat di daerah lebih ingin segera digelar Kongres Luar Biasa, ketimbang penunjukan pelaksanan tugas ketua umum."DPC dan DPD mayoritas meminta KLB. Namun itu nanti akan ditentukan Majelis Tinggi," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Gede Pasek Suardika di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (4/3).
Suara-suara dari arus bawah itu, kata Pasek, sesuai dengan pandangan masing-masing pribadi kader mengingat daftar caleg sementara harus diserahkan 9 April kepada KPU. Tak ada tafsir lagi, bahwa pengajuan DCS itu harus ditandatangani ketua umum dan sekjen.
"Saya pribadi sesuai dengan pemahaman hukum saya, harus melalui KLB. Namun bisa saja saya salah. Maka (KLB) logikanya digelar sebelum 9 April, kerena DCS harus ditandangani ketum dan Sekjen," tambah Pasek.
Sambung Pasek, karena Ketua Umum dipilih melalui Kongres, maka menentukannya pun harus dengan melalui kongres atau KLB.
SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, bisa saja mengambil kebijakan seperti menentukan DCS. Tapi itu hanya berlaku secara internal. "Internal sah kalau DCS ditentukan Mejelis Tinggi. Karena (MT) itu juga hasil kongres. Namun di eksternal akan menjadi masalah karena aturan KPU berlaku pada semua partai," bebernya.
Kalau KLB, siapa yang pantas jadi ketua umum?
"Banyak. Dalam kongres (lalu) dua telah menjadi tersangka KPK (Anas dan Andi Mallarangeng) walau belum jelas. Maka Marzuki Alie cocok. Prof Subur Budi Santoso yang pernah memimpin PD bisa juga atau bisa saja anak muda, Ibas atau bisa saja juga Pak Totok," jawabnya. [rob]
KOMENTAR ANDA