Kisruh dan prahara di tubuh Partai Demokrat ditambah isu korupsi yang menerpa keluarga Presiden SBY tampaknya telah menyebabkan Kepala Negara panik luar biasa.
Selain harus menyelamatkan keluarga dan nama besarnya, SBY juga harus menjaga kursi presiden yang mungkin bisa jatuh ke pihak lain.
"Untuk itu, SBY harus memanage isu agar mimpi buruk ini tidak terjadi. Bagaimanapun, SBY tidak akan membiarkan anak dan isterinya diborgol KPK suatu saat," ujar Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF) Mustofa B. Nahrawardaya seperti dilaporkan Rakyat Merdeka Online, Minggu (3/3).
"Kepanikan dan instasibilitas politik SBY di Demokrat, tidak tertutup kemungkinan menyebabkan muncul ide-ide kreatif brilian misalnya memunculkan isu seperti itu di atas dengan tujuan mencegah terjadinya instabilitas politik. Namun, ide seperti itu rawan menyebabkan korban fitnah di pihak lain," sambung Mustofa.
Mustofa mengungkapkan itu terkait pernyataan Presiden SBY sesaat sebelum berangkat ke Jerman di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (3/3) pagi, yang mengaku dari hasil pemantauannya dan juga informasi dari intelijen tahun ini akan ramai isu-isu yang memojokkan dan mengganggu pemerintahannya dari kelompok tertentu.
"Persoalan dugaan pelanggaran HAM Densus 88 yang hingga kini sudah menyebabkan terbunuhnya jiwa dan cacat badan seumur hidup para korbannya, banyaknya koruptor, konflik horisontal di berbagai sudut, menjadi bukti bagaimana SBY gagal memimpin pemerintahan ini," tegas Mustofa, yang juga aktivis muda Muhammadiyah ini.
Karena itu, menurutnya, dengan menuduh adanya kelompok yang ingin membuat situasi gonjang-ganjing, sebenarnya SBY sama saja menuduh dirinya sendiri.
Putra SBY yang juga Sekjen DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono belakangan ini ramai diisukan juga kecipratan uang haram dari proyek Hambalang. Tak hanya itu, Ibu Negara Ani Yudhoyono disebut juga menerima aliran dana dari PT Pertamina. Meski semua itu telah dibantah oleh Demokrat dan Ibas sendiri.
"Saya katakan tudingan itu tidak benar dan tidak berdasar. 1000 persen saya yakin kalau saya tidak menerima dana dari kasus yang disebut-sebut selama ini," kata Ibas dalam keterangan persnya Rabu (27/2) lalu. [ans]
KOMENTAR ANDA