Pembahasan anggaran yang dilakukan di dalam rapat-rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR harus bisa diakses terbuka oleh publik dan dihadiri KPK. Banggar DPR harus mengurangi rapat-rapat tertutup seperti di hotel-hotel. "Kita lakukan rapat pembahasan anggaran di DPR RI saja, tidak di luar seperti di hotel-hotel sehingga sangat sulit dan terbatas untuk bisik kiri kanan, jadi saya upayakan agar pembahasan anggaran itu di DPR. Juga ada KPK, aparat yang melihat secara langsung mengamati gerak-gerik anggota dari balkon," kata Ketua Banggar, Ahmadi Noor seperti dilansir dari Antara.
Ahmadi Noor bilang itu perlu disegerakan mengingat citra negatif dan kritik masyarakat terhadap anggota DPR RI, utamanya kepada Banggar semakin kuat.
Ia mengaku telah melakukan beberapa perubahan dan mengajak semua anggota Banggar untuk berkomitmen melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur.
Yang terpikirkan pertama kali saat dilantik menjadi Ketua Banggar pada tanggal 28 Agustus 2012, ada keinginan untuk memperbaiki kinerja Banggar sehingga stigma negatif yang selama ini muncul di masyarakat bisa dihilangkan dengan menunjukkan kinerja dan hasil yang maksimal.
Langkah pertama yang dilakukan oleh politisi Partai Golkar itu adalah memperbaiki sistem di Banggar itu.
"Sistem yang ada di Banggar itu perlu diperbaiki, terutama saat pembahasan anggaran. Ini perlu diperbaiki. Dengan sistem yang sesuai standar dan prosedur saat pembahasan anggaran, tidak terjadi lagi adanya kesempatan untuk memanfaatkan pembahasan anggaran itu untuk keuntungan "pribadi", apakah ada misi partai untuk menggerogoti uang APBN, itu betul-betul bisa dieleminir sedemikian rupa," katanya.
Dirinya juga telah menerapkan pembahasan anggaran tidak dilakukan hingga larut malam. Maksimal pembahasan anggaran dilakukan hingga pukul 22.00 WIB. Sebab selama ini, pembahasan anggaran dilakukan hingga larut malam dan bahkan disambung selesai shalat Subuh. Tentunya, dari sisi outputnya,hal ini tidak bagus karena pembahasan anggaran membutuhkan stamina dan kondisi berpikir yang jernih.
Yang tak kalah penting, dirinya setiap saat mengajak anggota Banggar untuk memperdalam dan mengerti setiap apa yang akan dibahas di Banggar. Penguasaan materi oleh setiap anggota Banggar sangat penting mengingat Banggar akan membahas semua yang masuk dari komisi-komisi. Misalnya, setiap anggota Banggar bisa memahami dan mengerti soal subsidi BBM, soal tax ratio. Sehingga saat berdebat dengan pemerintah, tidak mudah dibodohi.
Pria murah senyum bisa berbangga hati karena usaha untuk memperbaiki kinerja Banggar yang otomatis memperbaiki kinerja DPR RI secara keseluruhan mulai terlihat nyata.
Paling tidak, sambung dia, anggota Banggar sudah memiliki komitmen untuk bekerja secara maksimal dan berkomitmen untuk menghindari adanya "permainan", apakah untuk kepentingan pribadi atau partainya.
"Usaha-usaha ini sudah mulai bagus dan mau dijalankan anggota Banggar, untuk bagaimana ada transparansi di samping suasana kecurigaan masyarakat juga mendukung," kata pria kelahiran 1 September 1957 itu.
Ia menyebutkan, kalau sampai masyarakat tidak percaya kepada DPR dan Banggar, tentu akan menganggu. Padahal, ungkap dia, mereka bekerja atas nama rakyat, mengontrol, menetapkan dan mengawasi apakah seluruh program dari pemerintah berpihak kepada rakyat atau tidak, yang melakukan itu atas nama rakyat adalah dewan dan untuk budget-nya adalah Banggar.
"Oleh karena itu saya ingin hal itu clear dulu di masyarakat. Masyarakat jangan terprovokasi dan bahkan ada keinginan untuk membubarkan Banggar. Dalam situasi sekarang memang sulit untuk meyakinkan masyarakat bahwa kita bekerja untuk mereka. Memang ada beberapa kasus yang terus setiap saat seolah-oleh betul bahwa anggota DPR RI itu memanfaatkan jabatan untuk mengkorup, tapi sebenarnya itu kasus lama yang baru terbongkar sekarang," pungkas Noor Supit. [rob]
KOMENTAR ANDA