Ketua LIPPI (Lembaga Independen Pemantau Pemilu Indonesia) Korwil Sumut Binsar Hutagalung SH mengatakan sudah saatnya Sumut dipimpin seorang yang sudah teruji ketegasannya, terutama sikap anti korupsinya. “Dengan segala keberadaan Sumut sekarang ini, mulai dari pembangunan ‘jalan di tempat’, korupsi merajalela sehingga mendapat predikat provinsi terkorup nomor tiga di Indonesia, dan lainnya, maka satu-satunya pilihan kita sekarang adalah sosok yang teruji ketegasannya di pusat dan terbukti pula dia tidak pernah korupsi,” kata Binsar Hutagalung saat berdialog dengan wartawan, Jumat (1/3).
Dikatakannya, bukti Effendi Simbolon bisa diandalkan bersikap tegas ke pusat soal pemerataan dana pembangunan sesuai kontribusi Sumut selama ini ke pusat, bisa tampak dari kinerjanya selama menjadi anggota DPR RI.
“Siapa pun tahu, salah satu andalan DPR RI untuk melawan ketidakadilan adalah Effendi Simbolon. Bahkan dia sampai pakai pengawal pribadi karena terancam demi membela kepentingan rakyat. Itu membuktikan Effendi Simbolon memang tegas dan berani menghadapi pemeintah pusat dan itu yang dibutuhkan Sumatera Utara saat ini,” puji Binsar.
Kemudian, lanjut dia, berdasarkan data-data yang mereka kumpulkan, dari semua laporan korupsi yang masuk, maupun aksi-aksi unjuk rasa ke Kejati Sumut, tidak ada satu pun yang menyebutkan nama Effendi Simbolon.
“Artinya bahwa Effendi Simbolon, sekadar dituduh korupsi pun tidak pernah. Jadi dengan prestasi Sumut yang saat ini menduduki peringkat tiga terkorup di Indonesia, warga mudah-mudahan sudah tahu ke mana menjatuhkan pilihan," katanya.
Untuk itu ditegaskannya, tidak ada gunanya segala macam visi dan misi, kalau masih belum bisa membuktikan dirinya berani dan bersih.
“Jangan berharap lantai bisa bersih dengan menggunakan sapu yang kotor. Kita tidak mengatakan, kalau didemo soal korupsi sudah otomatis memang terlibat. Tapi kita ambil saja pepatah kita yang menyebut, 'tidak ada asap kalau tidak ada api'," sindir Binsar.
Soal tudingan demo-demo itu ada yang mengatur, Binsar Hutagalung menyebut, kemungkinan itu memang bisa saja.
"Boleh-boleh saja kalau orang-orang mengatakan para pendemo itu diatur. Persoalannya, kalau memang bisa diatur, kena nggak ada yang mengatur untuk mendemo Effendi Simbolon dan Chairuman Harahap soal korupsi? Tentu kan karena tidak ada dasarnya," kata dia.
"Intinya, mau mengada-adakan pun, tentu memang harus ada 'api', baru bisa ada 'asap'. Nggak mungkin orang berani melakukan sesuatu kalau tidak ada unsur kebenaran di dalamnya, terlepas dia dibayar atau tidak. [ans]
KOMENTAR ANDA